TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pertamax Naik, Pertalite Langka?

· ·

Pertamax Naik, Pertalite Langka?

PajakOnline.com—Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pernyataan ini menyusul kabar Pertalite langka di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Masyarakat tidak perlu khawatir. Sebab, sumber BBM dalam negeri pun diyakini mencukupi kebutuhan masyarakat. "Kalau kita bicara kebutuhan BBM, kan pemerintah sudah bilang sumbernya cukup dan tidak perlu ribut-ribut," kata Erick kepada wartawan.

Saat ini pemerintah sudah menetapkan Pertalite menjadi jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) menggantikan Premium. Erick mencatat BBM jenis pertalite merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan sehingga pemerintah mendorong adanya peralihan penggunaan dari Premium ke Pertalite.

"Bagus Premium atau Pertalite, Pertalite. Apalagi ini masuk kategori BBM hijau, sehingga yang namanya kerusakan udara atau polusi bisa dikurangi. Salah satu yang mahal dalam kehidupan kita adalah kesehatan, kalau udaranya ini tidak baik tentu tidak sehat," katanya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, kuota JBKP bensin RON 90 atau jenis Pertalite pada tahun ini ditetapkan sebesar 23,05 juta kilo liter. Sementara realisasi penyaluran JBKP Pertalite sampai dengan Februari 2022 sebesar 4,25 juta kilo liter atau melebihi kuota Februari secara year to date.

Sementara itu, harga Pertamax sudah naik Rp12.500 per liter sejak hari Minggu kemarin.
Erick Thohir menyatakan seharusnya harga Pertamax naik jadi Rp16.000 per liter apabila mengikuti harga keekonomian. Hal ini mengacu fluktuasi harga minyak dunia saat ini. "Sepantasnya harga Pertamax berapa Rp16.000 kan? Tapi pemerintah berapa harganya Rp12.500 per liter. Artinya pemerintah hadir," kata Erick Thohir.

Menurut Erick, harga Pertamax sebesar Rp12.500 per liter dinilai wajar lantaran masih jauh dari harga keekonomian. Sebab, jika mengacu harga minyak mentah global kenaikan BBM tersebut mencapai Rp16.000 per liter. Perlu diketahui, Pertamax merupakan jenis BBM yang tidak disubsidi pemerintah berbeda dengan Pertalite yang masih diberikan kompensasi pemerintah ditetapkan sebagai BBM penugasan. "Pertalite menjadi BBM penugasan tujuannya untuk menggantikan Premium," katanya.

Berita lainnya di Headlines