TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pertumbuhan Ekonomi 4,7% Diprediksi World Bank, Penerimaan Pajak Terancam Stagnan

Ā·

Pertumbuhan Ekonomi 4,7% Diprediksi World Bank, Penerimaan Pajak Terancam Stagnan

PajakOnlineĀ | World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 4,7% pada tahun ini, angka yang berpotensi menekan target penerimaan pajak negara. Proyeksi dalam publikasi Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2025 ini menunjukkan tantangan serius bagi pencapaian target APBN yang sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi.

Fragmentasi perdagangan global, ketidakpastian geopolitik, dan volatilitas harga komoditas menjadi faktor penghambat pertumbuhan yang secara langsung mengancam basis penerimaan pajak. Kondisi ini dapat mengurangi aktivitas ekonomi yang menjadi sumber utama pajak penghasilan, PPN, dan pajak perdagangan internasional.

Meski World Bank memperkirakan peningkatan bertahap dengan rata-rata pertumbuhan 4,8% per tahun hingga 2027, angka ini masih di bawah potensi optimal untuk mendorong penerimaan pajak. Proyeksi pertumbuhan 4,8% pada 2026 dan 5% pada 2027 mengindikasikan pemulihan yang lambat dalam kontribusi sektor riil terhadap kas negara.

Penyusutan kelas menengah Indonesia dan minimnya lapangan kerja berkualitas dengan upah layak menjadi ancaman serius bagi penerimaan pajak penghasilan. Konsumsi rumah tangga yang diproyeksikan hanya tumbuh 4,9% pada 2025-2027 berpotensi menekan penerimaan PPN dari sektor konsumsi domestik.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan meningkat secara bertahap pada 2025 hingga 2027 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,8% per tahun," tulis World Bank dalam laporannya pada Senin (23/6/2025).

Meski inflasi rendah dan program bantuan sosial pemerintah dapat menopang konsumsi, dampaknya terhadap penerimaan pajak masih terbatas. Program bantuan sosial justru menambah beban APBN tanpa memberikan kontribusi langsung terhadap penerimaan pajak.

World Bank mendorong reformasi struktural melalui deregulasi perizinan, deregulasi investasi, dan perbaikan sektor logistik untuk meningkatkan basis pajak. "Bila diterapkan, kebijakan ini akan meningkatkan kapasitas perekonomian Indonesia secara gradual, investasi asing, dan produktivitas," yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan hingga 4,9% pada 2025 dan 5,3%-5,5% pada 2026-2027.

Implementasi reformasi struktural menjadi kunci untuk memperluas basis pajak melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan investasi asing yang berkontribusi pada penerimaan pajak korporasi dan pajak penghasilan karyawan.(Khairunisa Puspita Sari)

Berita lainnya di Headlines