TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

PNBP Diprediksi Capai Rp515,8 Triliun

·

PNBP Diprediksi Capai Rp515,8 Triliun

PajakOnline.com—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memprediksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2023 dapat mencapai Rp515,8 triliun. Adapun, target PNBP dalam APBN 2023 sebesar Rp441,4 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan, sektor minerba memiliki kontribusi tertinggi pada awal tahun ini dan diproyeksi berkontribusi besar pada PNBP sepanjang tahun ini. Hal tersebut tercermin dari harga komoditas mineral dan batu bara yang masih cukup tinggi pada April-Mei 2023 ini.

"Kita lumayan masih menikmati harga tinggi dari minerba, mineral dan batu bara. Beberapa karena karakter kontrak dari mereka itu jangka panjang, sehingga masih menggunakan harga yang relatif tinggi," kata Isa, di Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Berdasarkan catatan Kemenkeu, pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan dari PNBP migas sebesar Rp60,1 triliun pada semester I/2023. PNBP nonmigas sebesar Rp78,3 triliun atau tumbuh 94,7 persen (year-on-year/yoy). Seiring dengan capaian tersebut, Isa pun memproyeksi BUMN dividen akan menopang target PNBP 2023. Hal ini mengingat capaian PNBP dari dividen BUMN yang meningkat menjadi Rp42,4 triliun, meningkat 19,4% (yoy).

"Tahun ini akan cukup banyak itu dari dividen BUMN, target kita di APBN itu kan sekitar Rp49 triliun, kemarin saya lihat di dashboard sudah Rp59 triliun, sudah lumayan melampau target," katanya.

Menurut Isa, beberapa Kementerian/Lembaga lain pun mulai menunjukkan setoran yang meningkat dan cukup tinggi. Dia pun membuka potensi akan ada sektor lain yang memberikan setoran besar. Untuk itu, proyeksi tersebut didukung dengan pergerakan masyarakat Indonesia yang relatif semakin bebas sejak status pandemi dicabut.

Ia juga menilai tren positif di sektor pendidikan dan kesehatan terkait PNBP. Namun, Kemenkeu mencatat 63 Kementerian/Lembaga (K/L) belum menyetorkan piutang atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara dengan nilai mencapai Rp27,6 triliun.

Dilihat dari Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SLDK) Juni 2023, dari total 63 K/L yang memiliki tunggakan PNBP, 3 K/L di antaranya memiliki piutang terbesar yakni senilai Rp22,6 triliun atau 82 persen dari total piutang PNBP.(Kelly Pabelasary)

Berita lainnya di Headlines