TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

PPN Ditanggung Pemerintah 6% Tiket Pesawat dan Diskon Angkutan Laut 50%

· ·

PPN Ditanggung Pemerintah 6% Tiket Pesawat dan Diskon Angkutan Laut 50%

PajakOnline | Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengumumkan, Pemerintah akan memberikan stimulus transportasi melalui skema pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP sebesar 6% untuk tiket pesawat. Dan memberikan diskon langsung sebesar 50% untuk tiket angkutan laut selama periode Juni-Juli 2025.

"Diskon tiket pesawat berupa PPN DTP 6%," ungkap Susiwijono dalam keterangannya Selasa (27/5/2025). Dia menambahkan untuk transportasi laut, pemerintah akan memberikan "diskon tiket angkutan laut sebesar 50%" pada periode yang sama.

Kebijakan stimulus ini merupakan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Menteri yang digelar Jumat (23/5/2025) dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pertemuan yang dihadiri para menteri, wakil menteri, serta pimpinan kementerian dan lembaga tersebut menyepakati implementasi program stimulus ekonomi mulai 5 Juni 2025.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya stimulus di kuartal II-2025 mengingat momentum konsumsi masyarakat yang sudah melewati periode hari besar seperti Natal dan Tahun Baru.

"Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal II. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi," kata Airlangga.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merancang paket stimulus ini untuk memanfaatkan masa libur sekolah yang bertepatan dengan pemberian gaji ke-13 sebagai momentum strategis mendorong daya beli masyarakat.

Kombinasi fasilitas PPN DTP untuk transportasi udara dan subsidi langsung untuk transportasi laut diharapkan dapat meningkatkan mobilitas dan konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tahun 2025. (Khairunisa Puspita Sari)

Berita lainnya di Headlines