TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Presiden Jokowi Ingin UMKM Naik Kelas

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong penghentian impor produk yang dapat diproduksi di dalam negeri, baik dari usaha besar, kecil, maupun menengah.

“Untuk produk apa pun kalau kita punya jangan beli impor,” kata Jokowi dalam sambutannya saat meluncurkan Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas, Senin (3/10/2022), di Gedung SMESCO, Jakarta.

Presiden mencontohkan, saat ini Indonesia masih melakukan impor aspal, padahal Indonesia memiliki deposit aspal yang cukup besar di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.

“Minggu lalu saya ke Sulawesi Tenggara, ke Buton, di sana ada deposit aspal itu 662 juta ton yang masih dalam proses hilirisasi, industrialisasi. Bisa usaha menengah, atau usaha kecil, atau usaha besar, tapi belum, baru satu perusahaan. Aspal kita sekali lagi 662 juta ton, kita malah impor,” kata Jokowi.

Dalam sambutannya, Kepala Negara juga mendorong adanya pembinaan terhadap para petani untuk mengurangi impor komoditas bahan pangan. Sebagai contoh, Presiden mengaku senang dengan penurunan nilai impor jagung di Indonesia karena adanya pendampingan kepada para petani jagung.

“Tadi disampaikan di depan, biasanya 1 hektare hanya 4 ton, sekarang 1 hektare bisa 8 ton. Cost produksi paling Rp1.800-Rp1.900 itu yang saya tahu waktu itu saya ke Dompu. Jualnya bisa Rp3.800 per kilo, untungnya sudah 100 persen,” ujarnya,

Selain jagung, Presiden pun meminta agar pembinaan dengan pola yang sama juga dilakukan kepada para petani komoditas pangan lain.

“Jangan hanya di jagung saja, harusnya produk-produk yang lain, komoditas yang lain harus bisa didampingi dengan pola yang sama. Kalau jagung bisa, mestinya padi juga bisa, singkong juga bisa, porang juga bisa, kopi juga bisa, semua,” imbuhnya.

Di samping itu, Kepala Negara menuturkan bahwa pembinaan juga harus dilakukan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti pengemasan produk dan penjenamaan yang baik. Dengan adanya pembinaan tersebut, Presiden berharap produk hasil dari para pelaku UMKM dapat naik kelas hingga pasar internasional.

“Sentuhan-sentuhan seperti itu yang kita harapkan dan kalau bisa pasarnya tidak hanya pasar lokal, tidak hanya pasar domestik, tetapi bisa dibawa untuk pasar ekspor. Ini yang kita harapkan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya perusahaan membangun kemitraan dengan UMKM di daerah. Presiden meyakini kemitraan tersebut akan memberikan dampak yang baik, antara lain dalam menangani kemiskinan ekstrem di Indonesia.

“Misalnya ini, akan banyak pabrik otomotif yang akan berdiri di negara kita. Saya sudah sampaikan harus bermitra dengan UKM-UKM industri. Entah bikin knalpotnya, entah bikin spionnya, entah pengerjaan interior kursinya di dalam, bisa perusahaan besar bermitra dengan petani, perusahaan besar bermitra dengan UMKM,” pungkasnya.