TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Tarif Pajak UMKM 0,5% Masih Berlaku Sampai Akhir Tahun 2025

· ·

Tarif Pajak UMKM 0,5% Masih Berlaku Sampai Akhir Tahun 2025

PajakOnline | Pemerintah masih menyusun regulasi teknis berkaitan rencana perpanjangan insentif tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kebijakan ini direncanakan tetap berlaku hingga akhir tahun 2025 guna mendukung keberlangsungan usaha sektor UMKM.

Kebijakan insentif PPh Final sebesar 0,5% bagi UMKM pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, yang kemudian mengalami perubahan melalui PP Nomor 55 Tahun 2022.

Dalam regulasi tersebut, masa berlaku insentif pajak UMKM seharusnya berakhir pada 2025, seiring berakhirnya jangka waktu pemanfaatan insentif yang telah dimulai sejak 2018.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, selama proses penyusunan aturan teknis perpanjangan insentif, pelaku UMKM tetap dapat memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% hingga akhir tahun ini.

"Saat ini sedang disiapkan oleh pemerintah, tetapi sepanjang PP nya sedang disiapkan sebenarnya UMKM untuk 2025 pun masih boleh menggunakan tarif 0,5%," kata Febrio.

Febrio menegaskan relaksasi tarif PPh Final 0,5% bagi pelaku UMKM dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan usaha mereka. Kebijakan ini diharapkan dapat mencegah potensi gangguan terhadap aktivitas bisnis UMKM serta memastikan roda usaha tetap berputar secara optimal. "Sehingga ini tidak mengganggu kelanjutan usaha UMKM," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman mengungkapkan telah menjalin kesepakatan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai kelanjutan pemberlakuan insentif PPh final 0,5% bagi pelaku UMKM.

Menurutnya, sinyal positif dari Kementerian Keuangan menjadi landasan kuat untuk memperpanjang fasilitas perpajakan tersebut dalam rangka mendukung daya tahan sektor UMKM.

"Pembicaraan di level teknis sudah ada kesepahaman tinggal nanti saya tindaklanjuti dengan Ibu SMI," ujar Maman.

Secara prinsip, Maman menegaskan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Keuangan memiliki komitmen yang sejalan untuk memberikan keringanan bagi para pelaku UMKM. Dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan, kedua kementerian sepakat mendorong kebijakan insentif fiskal sebagai upaya menjaga keberlangsungan dan stabilitas usaha kecil dan menengah.

Karena itu, menurut Maman, berbagai kebijakan yang bertujuan mendukung aktivitas UMKM akan menjadi prioritas bagi Kementerian Koperasi dan UKM maupun Kementerian Keuangan. Meski demikian, ia menambahkan bahwa hingga kini belum ada rincian teknis terkait kebijakan tersebut, lantaran pertemuan resmi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani belum terlaksana.

"Jadi nanti concern-nya bagaimana kebijakan yang dikeluarkan tidak memberatkan teman-teman UMKM," tutup Maman. (Khairunisa Puspita Sari)

Lihat juga infografis:

Berita lainnya di Headlines