PajakOnline.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, bahwa kuartal I 2020 Indonesia masih tumbuh 2,97% sedangkan negara lain sudah minus, tetapi di kuartal II, Indonesia sudah -5,3%.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta para Gubernur dan Bupati-Walikota mempercepat belanja APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, terutama yang berkaitan dengan belanja barang, modal, dan bantuan sosial (bansos) agar meningkatkan konsumsi masyarakat dan memulihkan ekonomi di daerah.
Presiden mengatakan, untuk kuartal III ini, Indonesia masih punya waktu 1 bulan, yaitu bulan September. Jika masih berada pada posisi minus, artinya Indonesia akan masuk ke resesi.
”Karena itu, saya minta ini dari data yang dilaporkan per 27 Agustus 2020 rata-rata nasional belanja untuk APBD provinsi ini masih di angka 44,74%, 44%, (sedangkan) belanja kabupaten dan kota mencapai 48,8%. Hati-hati mengenai ini,” tutur Presiden saat memberikan arahan kepada para Gubernur dalam Rapat Terbatas (Ratas) Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, belum lama ini.
Kepala Negara menyampaikan bahwa ia sangat memantau realisasi belanja untuk barang dan jasa, untuk belanja modal berapa, dan belanja bansos.
”Aceh untuk realisasi barang dan jasa sudah berapa persen, Sumut baru berapa persen, Bengkulu juga coba dilihat baru berapa persen, Sumbar sudah berada di atas 50%, 52%. Saya kira angka-angka ini yang betul-betul kita cermati,” imbuh Presiden.
Presiden memaparkan, DKI Jakarta untuk belanja barang dan jasa sudah tinggi 78%, kemudian belanja modal juga 92%. Ia menambahkan agar provinsi yang berada di angka-angka masih 15% - 10%, apalagi belanja bansos yang masih nol itu betul-betul diperhatikan.
"Realisasi APBD seperti ini setiap hari saya ikuti. Semua provinsi, semua kabupaten/ kota kelihatan semuanya angka-angkanya. Tolong angka-angka ini diperhatikan sehingga realisasi untuk pengadaan barang dan jasa, untuk belanja modal, belanja bansos itu benar-benar segera terealisasi,” ujarnya.
Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, Presiden menyampaikan bahwa provinsi tertinggi pertumbuhan ekonominya adalah Papua 4,52%, Papua Barat 0,53% ini masih positif, yang positif hanya Papua sama Papua Barat, sedangkan Sulteng meskipun pada posisi baik tapi sudah minus di 0,06%.
”Kontraksinya terlalu besar memang 3 provinsi, yaitu Bali berada pada posisi minus 10,98%, ini karena memang turis, wisata itu betul-betul sangat mendominasi ekonomi di Bali sehingga kelihatan sekali pertumbuhan ekonomi di Bali terkontraksi begitu sangat tajam, juga di DKI Jakarta yang berada di angka -8,22%, dan juga DIY di -6,74%,” ungkap Presiden seraya menyebutkan provinsi lain sama secara rata-rata dengan nasional.
Presiden berharap agar realisasi APBD segera menjadi konsentrasi harian bagi para Gubernur selain juga mengingatkan Bupati dan Walikota yang masih berada ada di posisi rendah untuk realisasi baik untuk pengadaan barang dan jasa, belanja modal, dan belanja bansos.
”Untuk diingatkan bahwa itu sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah, bahwa itu sangat penting bagi menjaga kelangsungan daya beli dan konsumsi rumah tangga masyarakat kita,” kata Presiden Jokowi.
