TRENDING
Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianKurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi Perhatian
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Realisasi Anggaran Bansos dan BLT Capai Rp37,9 Triliun

Redaksi PajakOnline · 30 Mar 2024, 11.10 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi pembayaran untuk pos perlindungan sosial atau perlinsos, termasuk bansos dan bantuan tunai langsung (BLT), hingga 29 Februari 2024 mencapai Rp37,9 triliun.

Sampai dengan akhir Februari tersebut, capaian ini telah mencakup 7,6% dari pagu anggaran perlinsos yang sebesar Rp496,8 triliun.

“Senilai Rp22,6 triliun untuk Kemensos, Rp12,8 triliun di antaranya kepada PKH 10 juta KPM dan Kartu Sembako untuk 18,7 juta kelompok penerima,” ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Maret 2024, Senin (25/3/2024).

Bendahara Negara juga menyalurkan Rp87,6 miliar melalui Kementerian Ketenagakerjaan untuk bantuan iuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi 10,3 juta peserta.

Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menerima Rp0,8 miliar untuk pelaksanaan tanggap darurat bencana.

Sebagai catatan, realisasi perlinsos ini termasuk juga bantuan sosial (bansos) Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP kuliah, dan bantuan iuran PBI JKN.

Penyaluran anggaran perlinsos terbesar melalui non K/L senilai Rp14,3 triliun untuk subsidi energi berupa BBM, LPG, dan Listrik.

Penyaluran anggaran Rp0,9 triliun melalui Transfer ke Daerah (TKD) untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk 903.900 keluarga penerima manfaat (KPM).

Menkeu menegaskan total anggaran perlinsos yang hampir Rp500 triliun tersebut bukan hanya untuk bansos, seperti bansos pangan ataupun BLT.

Bahkan secara umum, anggaran perlinsos didominasi untuk penyaluran subsidi energi, non energi, dan antisipasi penanggulangan bencana dengan nominal Rp330 triliun atau mencakup 66,43% dari pagu anggaran.

“Sisanya Rp330 triliun itu apa? Itu bansos kepada masyarakat dalam betuk subsidi energi, diesel pertalite, LPG, dan subsidi listrik, itu semuanya langsung dinikmati masyarakat,” pungkas Sri Mulyani.