TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Realisasi Anggaran Bansos dan BLT Capai Rp37,9 Triliun

· ·

Realisasi Anggaran Bansos dan BLT Capai Rp37,9 Triliun

PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi pembayaran untuk pos perlindungan sosial atau perlinsos, termasuk bansos dan bantuan tunai langsung (BLT), hingga 29 Februari 2024 mencapai Rp37,9 triliun.

Sampai dengan akhir Februari tersebut, capaian ini telah mencakup 7,6% dari pagu anggaran perlinsos yang sebesar Rp496,8 triliun.

“Senilai Rp22,6 triliun untuk Kemensos, Rp12,8 triliun di antaranya kepada PKH 10 juta KPM dan Kartu Sembako untuk 18,7 juta kelompok penerima,” ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Maret 2024, Senin (25/3/2024).

Bendahara Negara juga menyalurkan Rp87,6 miliar melalui Kementerian Ketenagakerjaan untuk bantuan iuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi 10,3 juta peserta.

Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menerima Rp0,8 miliar untuk pelaksanaan tanggap darurat bencana.

Sebagai catatan, realisasi perlinsos ini termasuk juga bantuan sosial (bansos) Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP kuliah, dan bantuan iuran PBI JKN.

Penyaluran anggaran perlinsos terbesar melalui non K/L senilai Rp14,3 triliun untuk subsidi energi berupa BBM, LPG, dan Listrik.

Penyaluran anggaran Rp0,9 triliun melalui Transfer ke Daerah (TKD) untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk 903.900 keluarga penerima manfaat (KPM).

Menkeu menegaskan total anggaran perlinsos yang hampir Rp500 triliun tersebut bukan hanya untuk bansos, seperti bansos pangan ataupun BLT.

Bahkan secara umum, anggaran perlinsos didominasi untuk penyaluran subsidi energi, non energi, dan antisipasi penanggulangan bencana dengan nominal Rp330 triliun atau mencakup 66,43% dari pagu anggaran.

“Sisanya Rp330 triliun itu apa? Itu bansos kepada masyarakat dalam betuk subsidi energi, diesel pertalite, LPG, dan subsidi listrik, itu semuanya langsung dinikmati masyarakat,” pungkas Sri Mulyani.

Berita lainnya di Headlines