TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Realisasi Anggaran Pembangunan IKN Capai Rp11,2 Triliun hingga Juli 2024

·

Realisasi Anggaran Pembangunan IKN Capai Rp11,2 Triliun hingga Juli 2024

PajakOnline.com—Realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara telah direalisasikan hingga Juli 2024 sebesar Rp11,2 triliun. Nominal tersebut setara 26,4% dari pagu anggaran yang disiapkan dalam APBN 2024. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferei pers APBN Kita Edisi Agustus 2024 di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Menkeu menjelaskan, total pagu anggaran pembangunan IKN pada 2024 sebesar Rp42,5 triliun. "Jadi yang cair baru Rp11,2 triliun untuk yang pagu 2024 ini yang nilai 42,5 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Agustus 2024.

Sri Mulyani menerangkan alokasi APBN untuk pembangunan IKN sudah mulai diberikan sejak 2022 sebesar Rp5,5 triliun. Hingga 2023, lanjutnya, realisasinya mencapai Rp23 triliun.

Pada tahun ini, rencananya alokasi meningkat tajam menjadi Rp42,5 triliun. Meski sudah lebih dari pertengahan tahun realisasinya baru Rp11,2 triliun, Sri Mulyani menjelaskan realisasi akan melonjak pada akhir-akhir tahun anggaran 2024.

"Masih ada penyerapan, ini biasanya akselerasi untuk pencairan itu di kuartal III/2024 terutama di kuartal terakhir," katanya.

Menkeu merinci realisasi anggaran untuk klaster infrastruktur sebesar Rp9 triliun. Infrastruktur tersebut untuk sejumlah pembangunan seperti jalan tol VVIP, jembatan, fasilitas air (embung), hingga kawasan kantor kementerian, hingga rusun ASN dan Hankam.

Sedangkan klaster non infrastruktur sebesar Rp2,2 triliun. Rinciannya seperti untuk biaya promosi dan sosialisasi IKN, dukungan pengamanan dari Polri, perencanaan, hingga evaluasi. Apabila mengacu pada total realisasi 2022 dan 2023, serta pagu anggaran 2024 sebesar Rp42,5 triliun, maka total anggaran IKN sejak 2022 sampai 2024 mencapai sekitar Rp75 triliun.

Berita lainnya di Headlines