TRENDING
Tidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan Perpanjangannya
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Realisasi Anggaran Pembangunan IKN Capai Rp11,2 Triliun hingga Juli 2024

Redaksi PajakOnline · 13 Agu 2024, 12.40 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara telah direalisasikan hingga Juli 2024 sebesar Rp11,2 triliun. Nominal tersebut setara 26,4% dari pagu anggaran yang disiapkan dalam APBN 2024. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferei pers APBN Kita Edisi Agustus 2024 di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Menkeu menjelaskan, total pagu anggaran pembangunan IKN pada 2024 sebesar Rp42,5 triliun. "Jadi yang cair baru Rp11,2 triliun untuk yang pagu 2024 ini yang nilai 42,5 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Agustus 2024.

Sri Mulyani menerangkan alokasi APBN untuk pembangunan IKN sudah mulai diberikan sejak 2022 sebesar Rp5,5 triliun. Hingga 2023, lanjutnya, realisasinya mencapai Rp23 triliun.

Pada tahun ini, rencananya alokasi meningkat tajam menjadi Rp42,5 triliun. Meski sudah lebih dari pertengahan tahun realisasinya baru Rp11,2 triliun, Sri Mulyani menjelaskan realisasi akan melonjak pada akhir-akhir tahun anggaran 2024.

"Masih ada penyerapan, ini biasanya akselerasi untuk pencairan itu di kuartal III/2024 terutama di kuartal terakhir," katanya.

Menkeu merinci realisasi anggaran untuk klaster infrastruktur sebesar Rp9 triliun. Infrastruktur tersebut untuk sejumlah pembangunan seperti jalan tol VVIP, jembatan, fasilitas air (embung), hingga kawasan kantor kementerian, hingga rusun ASN dan Hankam.

Sedangkan klaster non infrastruktur sebesar Rp2,2 triliun. Rinciannya seperti untuk biaya promosi dan sosialisasi IKN, dukungan pengamanan dari Polri, perencanaan, hingga evaluasi. Apabila mengacu pada total realisasi 2022 dan 2023, serta pagu anggaran 2024 sebesar Rp42,5 triliun, maka total anggaran IKN sejak 2022 sampai 2024 mencapai sekitar Rp75 triliun.