TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Presiden Terpilih Prabowo: Kita Lanjutkan IKN, Kalau Bisa Percepat

· ·

Presiden Terpilih Prabowo: Kita Lanjutkan IKN, Kalau Bisa Percepat

PajakOnline.com—Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).

Prabowo menekankan, proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan untuk mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat populasi dan kegiatan ekonomi.

“Saya kira supaya jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan, tadi Bapak Presiden menyampaikan soal pemerataan dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan,” ungkap Prabowo.

Prabowo menyatakan rasa bangganya terhadap nuansa budaya yang kuat di IKN dan mengapresiasi jerih payah Presiden Joko Widodo beserta jajaran menteri yang telah memulai pembangunan IKN. Ia berjanji untuk mempercepat proses pembangunan IKN, terutama untuk pusat pemerintahan.

“Saya bertekad juga untuk tegaskan di sini bahwa kita akan lanjutkan. Kalau bisa kita percepat,” ujar Prabowo.

“Dan untuk ini juga, saya ingin meyakinkan Otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar, dan kita bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini,” imbuhnya.

Menurut Prabowo, prioritas utama adalah pembangunan gedung-gedung penting seperti Gedung MPR/DPR, perumahan anggota, serta ruang kantor untuk yudikatif, termasuk Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). “Kalau itu sudah selesai, sebetulnya secara substansi ibu kota pemerintah sudah bisa beroperasi di sini. Jadi kita tidak perlu tunggu yang lain-lain. Saya kira yang lain-lain itu akan menyusul,” jelasnya.

Selain itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya kesiapan menghadapi potensi bencana, terutama kebakaran hutan, mengingat konsep IKN sebagai forest city. Ia menekankan perlunya teknologi canggih untuk pemantauan dan penambahan tim pemadam kebakaran. “Tidak boleh ada sedikit pun peluang untuk mengancam Ibu Kota Negara,” tegas Prabowo.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diterimanya dari Presiden Joko Widodo dan para menteri dalam menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan datang. Dukungan tersebut, menurut Prabowo, membuatnya sangat optimistis meskipun tantangan global cukup besar.

Prabowo yakin bahwa dengan selesainya pusat pemerintahan di IKN, akan ada lebih banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di ibu kota baru ini. “Saya optimis selesainya pusat pemerintahan dengan investasi yang lain akan mengundang investor lebih besar lagi,” pungkasnya.

Sidang Kabinet Paripurna perdana yang digelar di IKN ini menjadi penegasan komitmen pemerintahan mendatang untuk meneruskan visi pembangunan IKN yang telah dimulai oleh Presiden Joko Widodo, serta memastikan kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Berita lainnya di Headlines