TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Realisasi Insentif Usaha PEN Capai Rp60,31 Triliun, Mayoritas Insentif Pajak

· ·

Realisasi Insentif Usaha PEN Capai Rp60,31 Triliun, Mayoritas Insentif Pajak

PajakOnline.com—Pemerintah menyatakan realisasi insentif usaha program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai 96 persen. Realisasi insentif usaha itu umumnya berupa keringanan pajak.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyebutkan, realisasi insentif usaha PEN yang mencapai 96 persen menunjukkan pemerintah mampu mengelola anggaran secara efektif dan berdampak positif bagi dunia usaha.

Kebijakan keuangan negara, dirancang fleksibel dan responsif, dengan tetap memperhatikan sisi akuntabilitas. Realisasi insentif usaha program PEN mencapai Rp60,31 triliun per 15 Oktober 2021, atau setara 96 persen dari pagu sebesari Rp62,83 triliun.

“Pembatasan kegiatan dan pandemi menimbulkan tekanan pada sosial ekonomi. Para pelaku usaha, banyak yang berkurang pendapatannya bahkan terpaksa mengalami kebangkrutan. Insentif usaha ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan membantu masyarakat khususnya di dunia usaha,” kata Johnny G. Plate dalam keterangan resmi yang kami kutip hari ini.

Johnny menjelaskan insentif ini disalurkan pemerintah untuk membantu para pelaku usaha melonggarkan likuiditas usahanya di tengah pandemi Covid-19.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, insentif diberikan untuk membantu dan meringankan dunia usaha agar dapat bangkit dan pulih lebih cepat di masa pandemi ini. Menurutnya, porsi pemanfaatan pagu insentif tersebut sudah besar dan hampir selesai.

"Untuk insentif usaha, terutama untuk insentif perpajakan, realisasinya sudah mendekati selesai," kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (25/10/2021). Adapun, ragam insentif yang diberikan pemerintah berikut realisasinya antara lain adalah :

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), telah dimanfaatkan 81.890 pemberi kerja Insentif PPh final UMKM DTP, sudah digunakan 124.209 Usaha Mikro, Kecil, dan Menenangah (UMKM) Pembebasan PPh Pasal 22 impor, telah dimanfaatkan 9.490 wajib pajak Bea masuk DTP Pengurangan angsuran PPh Pasal 2, dimanfaatkan 57.529 wajib pajak Restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat, telah dimanfaatkan 2.419 wajib pajak Penurunan tarif PPh badan diakses seluruh wajib pajak PPN atas sewa unit di mal ditanggung pemerintah Guna mendorong konsumsi kelas menengah terdapat insentif lainnya, yakni pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan bermotor (mobil) dan PPN DTP untuk rumah.

Insentif PPN DTP rumah telah dimanfaatkan 768 penjual, sedangkan PPnBM DTP mobil oleh 6 penjual. “Pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, terus berkomitmen memperjuangkan pemulihan ekonomi nasional. Tentu saja, dengan tetap mempertahankan prioritas pada perlindungan kesehatan,” katanya.

Berita lainnya di Headlines