PajakOnline.com—Realisasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM hingga per 3 September 2020 mencapai Rp52,09 triliun atau 36,6% dari pagu sebesar Rp123,47 triliun.
Capaian ini terdiri dari penempatan dana sebesar Rp41 triliun, penyaluran Bantuan Presiden (banpres) produktif Rp6,99 triliun, subsisi bunga UMKM sebesar Rp2,55 triliun, pembiayaan investasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUKM) Rp1 triliun, PPh final UMKM yang ditanggung pemerintah Rp300 miliar, dan iuran premi UMKM dalam rangka penjaminan modal kerja sebesar Rp51,84 miliar.
Hingga 4 September 2020, penempatan dana sebesar Rp30 triliun di Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), penyaluran kreditnya telah mencapai Rp109,2 triliun sedangkan penempatan Rp11,2 triliun di Bank Pembangunan Daerah (BPD) sudah terjadi realisasi penyaluran sebesar Rp4,2 triliun.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Doorstop Virtual usai Rapat Paripurna DPR dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU tentang P2APBN pada Selasa (15/9/2020) lalu.
“Banpres produktif yang sudah disampaikan Bapak Presiden yang tujuannya adalah untuk 15 juta UMKM sudah tersalurkan untuk 5,59 juta usaha mikro atau 61% dengan nilai Rp13,42 triliun.
Sementara, LPDB sebesar Rp1 triliun telah disalurkan Rp640 miliar kepada 55 mitra koperasi yang memiliki anggota yang telah mendapatkan manfaat sebesar 55.439 UMKM, dengan tenaga kerja yang terlibat sebesar 110.878 tenaga kerja. Kredit modal kerja yang dijamin pemerintah sampai dengan 2 September 2020 telah disalurkan sebesar Rp3 triliun Rp68 miliar untuk 5.266 debitur di 34 provinsi di 17 sektor usaha. Kami akan terus memonitor program-program UMKM karena memang ini yang akan sangat menentukan dari sisi kebutuhan untuk memutar ekonomi kita,” papar Menkeu Sri Mulyani.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menjawab kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III tahun 2020 berada pada 0% hingga minus 2,1%.
“Bulan Maret-April 2020 lalu dimana terjadi PSBB yang drastis yang membuat penurunan ekonomi bisa sampai 2%, kita perkirakan mungkin lower end-nya yang minus 2,1% bisa saja menjadi lebih rendah. Berapa perkiraan yang terbaru, nanti kita lihat berdasarkan assessment kita terhadap pergerakan dalam 2 minggu ini. Kita berharap tak terlalu jauh penurunannya," jelas Menkeu Sri.
Sedangkan, proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV berada di 0,4% hingga 3,1%. Sementara, sepanjang tahun 2020 diperkirakan masih berada pada kisaran minus 1,1% sampai 0,2%. Namun demikian, dengan adanya PSBB di DKI Jakarta, Pemerintah bersiap untuk kemungkinan berada pada lower end. Semua proyeksi tersebut tergantung pada bagaimana pemerintah mengelola dan mencegah terjadinya kenaikan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia.
