Reformasi Pajak Butuh Dukungan Internasional

PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan reformasi pajak demi mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Namun, dalam upaya menambah penerimaan pajak ini perlu dukungan internasional.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, reformasi pajak memerlukan kerja sama dengan negara lain. Apalagi, banyak perusahaan di Indonesia yang kantor utamanya di berada luar negeri.

"Jadi mobilisasi sumber daya dalam negeri baik dan secara inheren penting untuk proses pembangunan bagi banyak negara anggota ADB. Rasio pajak kita yang rendah serta reformasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kita tidak bisa melakukannya sendiri," ujar Sri Mulyani dalam diskusi virtual, Kamis (17/9/2020).

Menkeu Sri mengatakan, kerja sama dengan seluruh negara juga diperlukan untuk memperbaiki rasio pajak di masing-masing negara.

"Jika kita akan melakukan reformasi ini, ada sesuatu yang dapat dikendalikan oleh negara kita sendiri dalam merancang reformasi, tetapi tentunya pertukaran pengalaman dan pengetahuan kita dan juga dalam hal ini praktik kebijakan akan menjadi sangat kritis," kata Menkeu Sri.

Dia menekankan bahwa tidak semua upaya reformasi pajak itu bisa dilakukan sendiri di dalam negeri. Adapun, Indonesia dan negara-negara di kawasan perlu saling bertukar pengalaman dan pengetahuan mengenai kebijakan reformasi pajak.

"Kami juga membutuhkan banyak dukungan dan benchmarking yang dapat diberikan oleh lembaga multilateral seperti ADB, IMF, dan World Bank," kata Menkeu Sri Mulyani.