Reformasi Perpajakan yang Adil, Sehat dan Efektif

PajakOnline.com—Pemerintah bersama DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Kendati dibahas dalam suasana pandemi, Pemerintah tidak mengalihkan adanya kebutuhan jangka menengah panjang untuk membangun sebuah tata perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

Reformasi perpajakan yang menjadi semangat pembentukan RUU KUP, merupakan bentuk respons untuk menghadapi tantangan dalam mendorong pemulihan ekonomi, kesinambungan fiskal, dan mewujudkan kemandirian bangsa.

“Basis perpajakan kita harus makin diperluas dan kepatuhan wajib pajak harus juga ditingkatkan. Ini dalam rangka kita untuk mendukung tujuan meningkatkan penerimaan perpajakan untuk meningkatkan kapasitas fiskal. Sekali lagi fiskal adalah instrumen yang luar biasa penting untuk mencapai tujuan bernegara,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR, belum lama ini.

Kebutuhan mereformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dari sisi KUP, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Cukai, dan Pajak Karbon untuk merefleksikan prinsip-prinsip keadilan dan menciptakan kepastian hukum.

Materi KUP meliputi asistensi penagihan pajak global; kesetaraan dalam pengenaan sanksi dalam upaya hukum; tindak lanjut putusan mutual agreement procedure; penunjukan pihak lain untuk memungut PPh, PPN, dan PTE; program peningkatan kepatuhan wajib pajak; dan penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan ultimum remedium.

Materi PPh meliputi pengaturan kembali fringe benefit; perubahan tarif dan bracket PPh Orang Pribadi yaitu 35% untuk yang berpendapatan di atas Rp5 miliar per tahun; instrumen pencegahan penghindaran pajak; penyesuaian insentif wajib pajak UKM dengan omzet di bawah Rp50 miliar; dan penerapan alternative minimum tax bagi wajib pajak badan yang menyatakan rugi namun terus beroperasi.

Materi PPN meliputi pengurangan pengecualian dan fasilitas PPN akan mulai dirasionalkan; pengenaan PPN multitarif; dan kemudahan dan kesederhanaan PPN. Materi cukai dengan adanya penambahan barang kena cukai yang menyebabkan eksternalitas. Sementara untuk materi pajak karbon, menjadi salah satu instrumen mengendalikan emisi gas rumah kaca.

“Upaya membangun pondasi dalam jangka menengah panjang merupakan suatu keharusan yang tetap harus kita lakukan bersama-sama. Atas seluruh dukungan dari Komisi XI DPR kami berterima kasih untuk bisa memiliki kesempatan membahas hal-hal yang merupakan pondasi penting bagi negara kita,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Sementara itu, pengamat perpajakan dari PajakOnline Consulting Group Abdul Koni mengatakan, kebijakan pemerintah untuk mereformasi perpajakan relevan dan adaptif dalam kondisi saat ini, terutama di tengah pandemi yang belum ada kepastian kapan berakhirnya.

"Langkah pemerintah patut kita apresiasi bersama. Apalagi pemerintah dengan kesungguhannya telah membantu dan meringankan beban para wajib pajak yang dihantam pandemi dengan suntikan insentif pajak," kata Koni, Managing Partners & Director PajakOnline Consulting Group.

Koni menambahkan, gelombang serangan pandemi masih sangat dirasakan oleh wajib pajak.

"Oleh karena itu insentif pajak masih dibutuhkan untuk wajib pajak bangkit dan memulihkan diri, terutama kalangan sektor usaha. Sehingga mereka bisa pulih mengembangkan dan memajukan usaha dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.  Pembayaran pajak pun besar harapan kita dapat meningkat, menambah penerimaan negara," kata Koni, mantan auditor senior Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini.