TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Ribuan Perusahaan Wajib Daftar sebagai Wajib Pajak GloBE, DJP Siapkan Implementasi Pajak Minimum Global

· ·

Ribuan Perusahaan Wajib Daftar sebagai Wajib Pajak GloBE, DJP Siapkan Implementasi Pajak Minimum Global

Jakarta, PajakOnline — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menyiapkan implementasi administrasi Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE). Ribuan entitas yang merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional diperkirakan wajib menambah statusnya sebagai Wajib Pajak GloBE sesuai ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026.

Anggota grup perusahaan multinasional yang tercakup dalam skema GloBE diwajibkan mengajukan penambahan status sebagai Wajib Pajak GloBE secara elektronik melalui sistem Coretax DJP. Permohonan tersebut tidak dilakukan secara manual melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PER-6/PJ/2026, permohonan penambahan status tersebut harus diajukan paling lambat sembilan bulan setelah berakhirnya tahun pengenaan GloBE pertama. Dengan demikian, apabila suatu grup perusahaan multinasional pertama kali tercakup dalam ketentuan GloBE pada tahun 2025, maka pendaftaran harus dilakukan paling lambat pada akhir September 2026.

DJP menerapkan mekanisme self-assessment bagi wajib pajak untuk menentukan apakah mereka telah memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak GloBE. Namun, apabila perusahaan tidak mengajukan penambahan status secara mandiri, DJP dapat menetapkan status Wajib Pajak GloBE secara jabatan.

Ketentuan GloBE berlaku bagi grup perusahaan multinasional dengan peredaran bruto konsolidasi global minimal 750 juta euro yang memenuhi ambang batas tersebut dalam sedikitnya dua dari empat tahun pajak terakhir.

Skema ini merupakan implementasi kesepakatan OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) untuk memastikan perusahaan multinasional membayar pajak minimum efektif sebesar 15% di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi.

Selain kewajiban pendaftaran, DJP juga tengah menyiapkan integrasi antara pembayaran pajak tambahan (top-up tax) dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam rangka pelaksanaan GloBE. Wajib Pajak GloBE nantinya diwajibkan melunasi pajak tambahan terlebih dahulu sebelum dapat menyampaikan SPT terkait GloBE.

Baca Juga

https://www.pajakonline.com/pajak-minimum-global-berpotensi-tambah-penerimaan-negara-rp449-triliun/

Berita lainnya di Headlines