TRENDING
DPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo SigitPemerintah Hitung Penyesuaian PTKP, Besaran Baru Belum DiputuskanPajak Marketplace Tak Jadi Dipungut Hari Ini, DJP Tetapkan Mulai 1 November 2026Coretax Resmi Tinggalkan Skema Delta, Mulai Hari Ini Pembetulan SPT Gunakan Mekanisme ReplacePenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026DPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo SigitPemerintah Hitung Penyesuaian PTKP, Besaran Baru Belum DiputuskanPajak Marketplace Tak Jadi Dipungut Hari Ini, DJP Tetapkan Mulai 1 November 2026Coretax Resmi Tinggalkan Skema Delta, Mulai Hari Ini Pembetulan SPT Gunakan Mekanisme ReplacePenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Setoran Pajak Migas Capai Rp17,8 Triliun per 15 Maret 2024, Turun 20,1 Persen

Redaksi PajakOnline · 27 Mar 2024, 09.48 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor migas dan nonmigas sampai dengan pertengahan Maret 2024 merosot seiring tren menurun harga komoditas.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, realisasi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam (SDA) migas mencapai Rp17,8 triliun sampai dengan 15 Maret 2024. Jumlah ini turun 20,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp22,3 triliun.

Terkontraksinya realisasi PNBP tersebut disebabkan tren moderasi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) yang dipengaruhi oleh peningkatan pasokan minyak mentah dari Amerika Serikat dan perubahan permintaan minyak pada triwulan I/2024.

"Selain harga ICP turun, liftingnya juga turun sehingga memang penerimaan kita kemudian mengalami penurunan 20,1% menjadi hanya Rp17,8 triliun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Maret 2024, Senin (25/3/2024).

Kementerian Keuangan mencatat realisasi harga minyak mentah Indonesia per Januari 2024 berada di level USD77,12 per barel eop/ytd. Angka ini di bawah asumsi APBN 2024 yang dipatok sebesar USD82 per barel.

Sementara itu, lifting minyak per Februari 2024 tercatat baru mencapai 575.600 barel per hari (bph), masih di bawah target APBN 2024 sebesar 635.000 bph.

Lifting gas bumi tercatat baru mencapai 906.600 barel setara minyak per hari (bsmph). Realisasi ini masih di bawah target yang dipatok sebesar 1,033 juta bsmph. Di sisi lain, realiasi PNBP dari sektor SDA nonmigas juga terkontraksi cukup dalam.

Menkeu juga melaporkan penerimaan negara dari sektor SDA nonmigas mencapai Rp22,4 triliun sampai dengan 15 Maret 2024. Realisasi tersebut anjlok 38,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp36,6 triliun. Dia menuturkan, penurunan tersebut dipengaruhi oleh moderasi harga batu bara.

"SDA nonmigas juga mengalami penurunan karena harga batu bara dan volume produksi batu bara juga menurun. Kita lihat penurunannya cukup tajam 38,7%, yaitu hanya Rp22,4 triliun," kata Sri Mulyani.