TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Sistem Pajak Territorial dan Worldwide

·

Sistem Pajak Territorial dan Worldwide

PajakOnline.com—Sistem pajak worldwide dan territorial merupakan negara tempat penghasilan yang diperoleh (negara sumber) mempunyai hak pemajakan terhadap suatu penghasilan. Sementara, negara tempat Wajib Pajak bertempat tinggal atau domisili mempunyai 2 alternatif untuk pengenaan pajak atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri yang diterima oleh subjek pajaknya berdasarkan sistem pajak worldwide dan territorial.

Sistem pajak worldwide sendiri merupakan konsep pengenaan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak baik yang diperoleh dari negara itu maupun penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Sedangkan, sistem pajak territorial merupakan konsep pengenaan pajak yang hanya dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri saja.

Perbedaan yang paling mendasar di antara keduanya terletak pada perlakuan atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Dimana sistem pajak worldwide mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri, sedangkan sistem pajak territorial tidak. Akan tetapi, masing-masing sistem pajak ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan sistem pajak territorial:

1. Sistem pajak standar digunakan negara maju.
2. Repatriasi penghasilan yang diperoleh dari luar negeri.
3. Simplifikasi administrasi perpajakan.
4. Dibarengi dengan penurunan tarif pajak.
Kekurangan sistem pajak territorial:
1. Membatasi kewenangan negara dalam memungut pajak.
2. Ketidakadilan pemungutan pajak.

Kelebihan sistem pajak worldwide:

1. Penerimaan negara stabil.
2. Diperkenankan mengkreditkan pajak penghasilan yang sudah dikenakan di luar negeri untuk menghindari pajak berganda.

Kekurangan sistem pajak worldwide:

1. Sistem perpajakan rumit.
2. Tidak banyak digunakan dalam ekonomi global.
3. Tidak ada insentif untuk memulangkan dana di luar negeri.
4. Umumnya menggunakan tarif pajak yang tinggi. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines