TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Stimulus Fiskal Ditingkatkan, Belanja Negara Capai Rp1.368,4 Triliun

· ·

Stimulus Fiskal Ditingkatkan, Belanja Negara Capai Rp1.368,4 Triliun

PajakOnline.com—Peran stimulus fiskal dan APBN terus ditingkatkan sebagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Kerja keras APBN melalui belanja negara didukung oleh kinerja program-program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Sampai dengan Juli 2021, belanja negara telah mencapai Rp1.368,4 triliun atau tumbuh 9,3 persen, terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp952,8 triliun serta Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp415,5 triliun.

Realisasi belanja barang K/L tumbuh signifikan sebesar 78,7 persen (yoy) dipengaruhi akselerasi program PEN 2021 serta pembatasan kegiatan yang ketat di awal pandemi tahun 2020. Belanja barang K/L digunakan untuk pengadaan 65,79 juta dosis vaksin, pemberian bantuan kepada 10,5 juta Pelaku Usaha Mikro, biaya perawatan untuk 377,7ribu pasien Covid-19, dan bantuan BOS kepada 4,15 juta siswa sekolah Kemenag.

Realisasi belanja modal juga tumbuh signifikan sebesar 83,3 persen (yoy), dipengaruhi pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar/konektivitas lanjutan tahun 2020, antara lain untuk pembangunan dan preservasi bendungan, jaringan irigasi, jalur KA, jalan, jembatan, dan rumah sakit.

Selanjutnya, realisasi anggaran untuk perlindungan sosial tumbuh sebesar 10,1 persen (yoy), dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial, subsidi, dan bantuan pemerintah lainnya sebagai bantalan bagi keluarga miskin dan rentan yang terdampak pandemi Covid-19.
Manfaat yang telah diberikan kepada masyarakat melalui anggaran perlindungan sosial antara lain adalah penyaluran kartu sembako kepada 15,9 juta KPM, bantuan program keluarga harapan bagi 9,9 juta KPM, penyaluran Bansos Tunai kepada 10 juta KPM, program prakerja kepada 2,8 juta peserta, bantuan iuran JKN kepada 96,5 juta PBI, diskon listrik kepada 32,6 juta pelanggan, penyaluran BLT Desa kepada 5,3 juta KPM, serta bantuan kuota internet kepada 34,4 juta siswa dan tenaga pendidik.

Selain itu, realisasi anggaran kesehatan tumbuh 50,7 persen (yoy), terutama dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19 seperti penyediaan vaksin, obat-obatan, perawatan pasien, serta insentif nakes. Realisasi subsidi baik subsidi energi maupun nonenergi tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, masing-masing mencapai 24,0 persen (yoy) dan 8,8 persen (yoy), antara lain digunakan untuk subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg, listrik, subsidi bunga KUR dan IJP.

Sementara itu, realisasi penyaluran TKDD per 31 Juli 2021 mencapai Rp415,53 triliun atau 52,2 persen target APBN 2021. Peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam mendorong realisasi TKDD, salah satunya dengan percepatan pemenuhan syarat penyaluran pada DAK NonFisik (DAKNF). Di samping itu, Pemerintah memberikan tiga tambahan jenis transfer baru pada komponen DAKNF, antara lain: Dana Fasilitasi Penanaman Modal, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Berita lainnya di Headlines