TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI)

·

Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI)

PajakOnline.com—Kegiatan ekspor dan impor merupakan salah satu sumber pendapatan yang masuk ke dalam penerimaan negara. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan impor terdapat beberapa jenis pajak yang harus ditanggung oleh importir, salah satunya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor.

PPh Pasal 22 ialah pajak penghasilan yang dikenakan atau dibebankan pada badan usaha tertentu, baik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor serta reimpor. Pajak-pajak yang terkait dengan impor sering kali dikenal sebagai Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).

Dalam hal ini, importir wajib untuk melunasi PDRI. Namun, dalam pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sering kali ditemukan importir yang kurang bayar bahkan tidak membayar pajak dalam rangka impor. Dengan adanya hal tersebut maka DJBC akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI).

Merujuk pada SE-65/2015, SP3DRI atu singkatan dari Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor adalah surat yang disampaikan kepada DJP yang berfungsi sebagai alat penyampaian data atau informasi perpajakan terkait dengan pajak dalam rangka impor yang kurang atau tidak dibayar.

Sebelum mengeluarkan SP3DRI, DJBC telah melakukan penagihan pajak dengan surat teguran kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. SP3DRI diberikan kepada yang berhak paling lama pada hari kerja berikutnya setelah diterbitkan dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos atau jasa kurir. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines