TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Syarat dan Ketentuan Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

·

Syarat dan Ketentuan Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

PajakOnline.com—Pemerintah memberikan insentif supertax deduction atau insentif pengurangan pajak super kepada Wajib Pajak yang terlibat dalam melaksanakan program pendidikan vokasi atau yang melakukan litbang. Pemberian insentif ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019.

Berdasarkan PP tersebut, pemberian insentif ini diberikan untuk 2 lingkup kegiatan yakni kegiatan R&D atau litbang yang telah dibahas dalam tulisan sebelumnya dan vokasi yang akan dibahas dalam tulisan ini. Mengenai dasar pelaksanaan pemberian fasilitas supertax deduction kegiatan vokasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK/010/2019.

Berdasarkan Pasal 29B ayat 1 PP 45/2019, supertax deduction untuk kegiatan vokasi adalah insentif pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi tertentu.

Wajib Pajak dalam negeri yang dimaksud dalam hal ini ialah yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM yang berbasis kompetensi tertentu. Dan kompetensi tertentu dalam hal ini juga telah dijelaskan dalam artikel sebelumnya.

Dalam Pasal 2 ayat (2) PMK 128/2019 bahwa Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran. Hal tersebut mencakup 2 hal seperti yang sudah dijabarkan dalam artikel sebelumnya.

Lebih lanjut, mengacu pada Pasal 2 ayat (3) PMK 128/2019 dikatakan bahwa dalam memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto tersebut, Wajib Pajak harus memenuhi sejumlah syarat berikut:

1. Telah melakukan praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi tertentu.

2. Memiliki perjanjian kerja sama antara Wajib Pajak dengan sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, balai latihan kerja, dan instansi pemerintah seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 4 PMK 128/2019.

3. Tidak dalam keadaan rugi fiskal pada tahun pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto.

4. Telah menyampaikan surat keterangan fiskal. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines