TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Tahun Depan UMKM Baru Pakai Tarif Umum, Angsuran PPh Pasal 25 Nihil

· ·

Tahun Depan UMKM Baru Pakai Tarif Umum, Angsuran PPh Pasal 25 Nihil

PajakOnline.com—Wajib pajak badan UMKM berbentuk CV, koperasi, dan firma yang baru beralih dari PPh final UMKM sesuai PP No 23/2018 tidak perlu mengangsur PPh Pasal 25 pada tahun pajak 2022 mendatang.

Sesuai dengan PMK No 215/2018, tahun pajak 2022 merupakan tahun pajak pertama CV menggunakan tarif umum dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan angsuran PPh Pasal 25-nya ditetapkan nihil.

"Oleh sebab tahun 2022 merupakan tahun pertama penggunaan tarif umum oleh wajib pajak badan tersebut, maka menurut Pasal 10 PMK 215/2018, angsuran PPh Pasal 25 untuk wajib pajak baru selain wajib pajak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 pada tahun pajak berjalan ditetapkan nihil," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor memberikan penjelasan.

Wajib pajak baru yang tercakup pada Pasal 8 PMK 215/2018 adalah wajib pajak bank, wajib pajak masuk bursa, wajib pajak BUMN/BUMD, wajib pajak lainnya, dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

Adapun wajib pajak yang dimaksud pada Pasal 9 PMK 215/2018 adalah wajib pajak baru dalam rangka penggabungan, peleburan, pengambilalihan usaha, serta pemekaran.

Sebagai konsekuensi dari angsuran PPh Pasal 25 yang ditetapkan nihil, maka wajib pajak badan UMKM berbentuk CV yang baru menggunakan ketentuan umum pada tahun depan juga tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25.

Tidak adanya kewajiban untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 telah tertuang pada Pasal 10 ayat (4) PMK 9/2018. "Wajib pajak dengan angsuran PPh Pasal 25 nihil dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25," demikian isi kutipan ayat tersebut.

Untuk diketahui, wajib pajak UMKM berbentuk CV yang telah memanfaatkan skema PPh final UMKM PP 23/2018 sejak tahun pajak 2018 sudah tidak dapat memanfaatkan skema tersebut untuk menghitung kewajiban pajaknya pada tahun depan.

Sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf b PP 23/2018, jangka waktu maksimal pengenaan PPh final UMKM bagi wajib pajak badan berbentuk CV, koperasi, dan firma adalah selama 4 tahun.

Berita lainnya di Headlines