TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Tanggung Renteng saat Badan Usaha Bangkrut

· ·

Tanggung Renteng saat Badan Usaha Bangkrut

PajakOnline.com—Tanggung renteng adalah istilah hukum yang dipakai sebagai gambaran kemitraan atau kelompok individu lain, yang mana setiap individu berbagi tanggung-jawab yang sebanding.

Dalam sektor pajak, tanggung renteng merujuk pada tanggung-jawab pembayaran terhadap PPN terutang atas penjualan Barang/ penyerahan Jasa Kena Pajak (BKP/JKP), juga penjualan barang terkena Pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Munculnya tanggung renteng pada PPN disebabkan prinsip pembayaran PPN melekat, untuk penjual atau pembeli. Karena PPN memiliki karakteristik yakni pajak objektif, pajak atas konsumsi umum dalam negeri dan pajak tidak langsung.

Manfaat tanggung renteng ini dapat meringankan beban salah satu peminjamnya. Ketika terdapat salah satu anggota tidak dapat membayarkan kredit, artinya anggota lain wajib melakukan tanggung renteng.

Dalam hal terjadinya masalah pada sebuah perusahaan, Managing Director & Partners PajakOnline Consulting Group Abdul Koni memberikan contoh, perusahaan bermasalah dalam perpajakan, kemudian perusahaan bangkrut, maka tanggung jawab berupa tanggung renteng akan sampai kepada penanggung pajak. Penanggung pajak harus melunasi pajak atas badan usaha atau perusahaan tersebut yang menjadi tanggungannya.

"Penanggung pajak ini termasuk orang yang punya kebijakan dalam perusahaan tersebut, dia bisa menentukan kebijakan sekalipun dia bukan pengurus. Termasuk pemilik, pemegang saham, itu bisa sampai aset pribadi, untuk melunasi utang pajaknya," kata Koni dalam acara Webinar bersama UKM bertema Pentingnya NPWP bagi UMKM.

Oleh karena itu, setiap badan usaha atau perusahaan sebaiknya memiliki tax planning sebelum melakukan kegiatan usaha. Sehingga dapat meminimalisir faktor risiko perpajakan di kemudian hari. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines