TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Tidak Padankan NIK sebagai NPWP Bisa Kena Pajak Lebih Besar

·

Tidak Padankan NIK sebagai NPWP Bisa Kena Pajak Lebih Besar

PajakOnline.com—Wajib pajak (WP) yang tidak melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan menerima sejumlah konsekuensi berkaitan layanan perpajakan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tanah Abang Tiga Atmo memjelaskan, salah satu konsekuensi yang diterima WP yang tidak melakukan aktivasi NIK sebagai NPWP ialah menerima potongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang lebih besar. PPh pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan.

"Yang paling penting kalau tidak padan, itu pemotongan PPh pasal 21 akan menjadi 20 persen lebih besar," katanya ketika membuka Layanan Pendampingan Pemadanan NIK dengan NPWP di Jakarta.

Atmo mengatakan, hal itu dimungkinkan, sebab WP yang tidak melakukan pemadanan NIK dianggap tidak memiliki NPWP.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022, pemadanan atau aktivasi NIK sebagai NPWP memang dilakukan dengan tujuan NIK akan digunakan sebagai NPWP para WP.

Sedangkan, mengacu kepada Pasal 20 Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 Tahun 2016, WP yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan potongan PPh pasal 21 lebih besar 20 persen dari tarif yang diterapkan terhadap WP yang memiliki NPWP.

"Jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120 persen dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak," tulis ketentuan tersebut.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau seluruh wajib pajak melakukan pemadanan NIK dengan NPWP. Sebagai informasi, WP masih bisa melakukan pemadanan NIK dan NPWP hingga 30 Juni 2024.

Hal tersebut menyusul diundurnya implementasi penuh NIK sebagai NPWP orang pribadi penduduk dan NPWP 16 digit bagi wajiib pajak orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah dari yang semula 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024. (Wiasti Meurani)

Berita lainnya di Headlines