TRENDING
Ekspor Indonesia Tembus USD221,23 Miliar hingga September 2026, Industri Pengolahan Jadi Motor PertumbuhanDJP Tunjuk 3 Pemungut Baru, Kepatuhan Pajak Ekonomi Digital DiperkuatPenerimaan Pajak Riau Capai Rp13,23 Triliun, Tumbuh 28,97 Persen hingga September 2026Pajak Fintech Terkumpul Rp5,40 Triliun hingga September 2026Penerimaan Pajak Kripto Capai Rp2,18 Triliun hingga September 2026Setoran Pajak Digital Capai Rp58,75 Triliun hingga September 2026Indonesia Perkuat Kerja Sama Pajak Global, Dirjen Pajak Tanda Tangani GIR MCAAViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanEkspor Indonesia Tembus USD221,23 Miliar hingga September 2026, Industri Pengolahan Jadi Motor PertumbuhanDJP Tunjuk 3 Pemungut Baru, Kepatuhan Pajak Ekonomi Digital DiperkuatPenerimaan Pajak Riau Capai Rp13,23 Triliun, Tumbuh 28,97 Persen hingga September 2026Pajak Fintech Terkumpul Rp5,40 Triliun hingga September 2026Penerimaan Pajak Kripto Capai Rp2,18 Triliun hingga September 2026Setoran Pajak Digital Capai Rp58,75 Triliun hingga September 2026Indonesia Perkuat Kerja Sama Pajak Global, Dirjen Pajak Tanda Tangani GIR MCAAViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis Disiapkan
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Tingkatkan Pendapatan Pajak Negara Butuh Strategi Khusus

· ·

Tingkatkan Pendapatan Pajak Negara Butuh Strategi Khusus

PajakOnline.com— Strategi penerimaan di sektor pajak tidak hanya dalam bentuk intensifikasi, tetapi juga ekstensifikasi. Demikian disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ansar Ahmad saat pertemuan Tim Kunker Banggar DPR RI dengan jajaran Kementerian Keuangan,

Kakanwil DJP Kalsel, dan Kakanwil Bea Cukai Kalsel, di Banjarmasin, Kalsel, Senin (24/2/2020). Banggar DPR RI ingin mengetahui potensi penerimaan negara dari pajak dan kepabeanan di Kalsel.

Dia memaparkan, seperti halnya di Kalimantan Selatan (Kalsel) sedang fokus mengembangkan industri rotan, Ansar berharap ada relaksasi kebijakan ekspor rotan guna menambah penerimaan negara.

"Jika rotan tersebut potensinya memang bagus, maka harus kita bicarakan regulasinya dengan Pemerintah Pusat untuk menjamin eksistensi kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Kalsel. Seperti aturan kuota untuk ekspor, agar tidak terjadi over supply yang dapat menurunkan nilai komoditi," kata Ansar seperti kami kutip dari laman DPR RI.

Meskipun potensi rotan di Kalsel tergolong besar, Ansar mendorong agar mulai saat ini masyarakat sudah memikirkan potensi apa yang bisa dijadikan unggulan di Kalsel ke depannya. Karena tidak selamanya rotan tersebut bisa dipertahankan, sehingga perlu dipikirkan sumber pendapatan pengganti.

Selain itu, Ansar juga menyoroti belum adanya Smelter batubara di Kalsel, padahal aktivitas pertambangan batubara sudah ada sejak dulu. Hal ini menjadi masukan bagi pemerintah daerah agar mendorong perusahaan-perusahaan yang ada untuk membuat smelter. Karena saat ini sudah tidak dibolehkan mengekspor begitu saja bahan mentah ke luar negeri.

Ansar juga menyoroti pentingnya evaluasi penggunaan dana desa agar memberikan multiplier effect demi percepatan pembangunan desa. "Pola rekrutmen pendamping dana desa ini harus dilakukan secara masif, agar yang mendampingi betul-betul memahami seluruh persoalan dana desa," jelas Ansar.

Ansar berharap, dana desa dapat dipersempit penggunaannya sehingga dapat dikembangkan untuk infrastruktur di pedesaan dan pertumbuhan ekonomi. "Dibandingkan jika terlalu banyak program, sehingga agak sulit untuk mengukur keberhasilannya," jelas Ansar.

Kepala Kanwil Bea Cukai, Hary B. Wicaksono mengatakan akan terus meningkatkan kinerja DJBC Kalsel dan mengantisipasi naiknya cukai tembakau dan harga rokok mulai tahun 2020 ini. "Realisasi penerimaan cukai di Kanwil DJBC Kalsel tahun 2019 sebesar Rp 259,8 miliar atau mencapai 113,89 persen dari target. Karena itu, kami akan terus meningkatkan kinerja DJBC Kalsel dan mengintensifkan program bersama DJP," kata Hary.

#PajakOnline #BanggaBayarPajak #IndonesiaMaju

Anda gak mau ribet urusan pajak, silakan daftar menjadi member dan berkonsultasi melalui layanan Konsultan Pajak Online. Kontak kami via e-mail : konsultasi@pajakonline.com cs : hp/wa 08111-44-0177

Berita lainnya di Headlines