TRENDING
Kanwil DJP Bali Serahkan Tersangka Pidana di Bidang PerpajakanDJP Terbitkan Aturan Penyedia Printer Meterai Teraan DigitalGaruda Juara ASEAN! Bekap Thailand Lewat Penalti, Gema Sasmita Bicara DNA JuaraDJP Kejar Target Pajak Rp2.593,4 Triliun pada 2027Tax Ratio 2027 Ditargetkan 9,26%, DJP Andalkan Coretax dan Perluasan Basis PajakSebanyak 11 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2026, Cek Daftar dan KeringanannyaSuahasil Lantik 17 Pejabat Kemenkeu, 13 di Antaranya Pejabat Strategis DJPPMK 71/2026 Ubah Tata Cara Keberatan Pajak, DJP Kini Bisa Minta Data Pihak KetigaPrabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 TriliunKanwil DJP Bali Serahkan Tersangka Pidana di Bidang PerpajakanDJP Terbitkan Aturan Penyedia Printer Meterai Teraan DigitalGaruda Juara ASEAN! Bekap Thailand Lewat Penalti, Gema Sasmita Bicara DNA JuaraDJP Kejar Target Pajak Rp2.593,4 Triliun pada 2027Tax Ratio 2027 Ditargetkan 9,26%, DJP Andalkan Coretax dan Perluasan Basis PajakSebanyak 11 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2026, Cek Daftar dan KeringanannyaSuahasil Lantik 17 Pejabat Kemenkeu, 13 di Antaranya Pejabat Strategis DJPPMK 71/2026 Ubah Tata Cara Keberatan Pajak, DJP Kini Bisa Minta Data Pihak KetigaPrabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 Triliun
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Tugas Baru Relawan Pajak, Sosialisasi Validasi NIK Jadi NPWP

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatera Utara
(Sumut) I melepas dan mengukuhkan relawan pajak. Pengukuhan dilakukan Kepala Kanwil DJP Sumut I Eddi Wahyudi kemarin. Sebanyak 254 orang relawan pajak berasal dari 9 tax center yang berada di lingkungan Kanwil DJP Sumut I dan tokoh masyarakat.

“Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kesediaan tax center, konsultan pajak, dan tokoh masyarakat yang mendukung program relawan pajak,” kata Eddi dalam keterangannya.

Relawan pajak merupakan program nasional dari DJP. Program ini mendorong mahasiswa dan tokoh masyarakat makin berperan sebagai mitra DJP melayani masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, terutama berkaitan SPT Tahunan.

Pengisian SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2023 dapat dilakukan melalui e-filing. SPT tersebut, lanjutnya, harus dilaporkan paling lambat 31 Maret 2023. Otoritas berharap para relawan pajak dapat bertugas maksimal.

Dia berharap para petugas pajak selalu memberi bimbingan dan arahan kepada para relawan pajak, baik mahasiswa maupun tokoh masyarakat. Dengan demikian, para relawan pajak bisa ikut meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.

Sebanyak 9 tax center antara lain Tax Center USU, Tax Center UMSU, Tax Center Universitas Pembangunan Panca Budi, Tax Center Universitas Methodist, Tax Center Universitas HKBP Nommensen, Tax Center UMN Al Washliyah Medan, Tax Center Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, Tax Center Politeknik Negeri Medan, dan Tax Center IBBI.

Relawan pajak dari tokoh masyarakat terdiri atas konsultan pajak yang tergabung dalam IKPI dan AKP2I. Kemudian, tokoh masyarakat yang berasal dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Sumut, Founder Mowiee Indonesia, dosen USU, dosen Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, dan dosen UMSU.

Tahun 2023 ini, tugas relawan pajak bertambah seiring berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salah satu ketentuan dalam UU HPP terkait dengan validasi NIK sebagai NPWP oleh wajib pajak orang pribadi.

Kegiatan relawan pajak tahun ini berlangsung pada 13 Februari hingga 30 September 2023. Para relawan pajak ditempatkan di seluruh KPP Pratama dan KPP Madya yang berada di lingkungan Kanwil DJP Sumut I.

Turut hadir dalam acara ini Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Sumut I Bismar Fahleri, Kepala KPP Pratama dan Madya di lingkungan Kanwil DJP Sumut I, pimpinan dan pengelola tax center yang tergabung dalam DPW PERTAPSI Sumut, serta Pengurus DPP PERTAPSI Indra Efendi Rangkuti.

Hadir pula pimpinan organisasi konsultan pajak, tokoh masyarakat yang menjadi relawan pajak, serta para penanggung jawab dari seluruh KPP Pratama dan Madya yang akan menjadi pembimbing dan pengarah dalam kegiatan ini.