TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Urgensi Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara: Menjawab Tantangan Fiskal Indonesia

· ·

Urgensi Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara: Menjawab Tantangan Fiskal Indonesia

PajakOnline | Pemerintah Indonesia masih mempertimbangkan usulan pembentukan Kementerian Penerimaan Negara sebagai langkah strategis untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan pendapatan negara.

Langkah ini muncul di tengah penurunan signifikan penerimaan negara pada awal tahun 2025, yang memicu kekhawatiran terhadap stabilitas fiskal dan keberlanjutan program-program pembangunan nasional.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hingga akhir Februari 2025, pendapatan negara hanya mencapai Rp316,9 triliun, setara dengan 10,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Angka ini mencerminkan penurunan sebesar 20,85% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh merosotnya harga komoditas utama seperti batu bara, nikel, dan minyak mentah, serta perubahan dalam metode pengumpulan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, muncul usulan pembentukan Kementerian Penerimaan Negara yang akan bertanggung-jawab langsung kepada Presiden.

Kementerian ini dirancang untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi pengumpulan pendapatan negara, termasuk pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendapatan.

Dalam usulannya, Hashim Djojohadikusumo, yang juga utusan khusus Presiden Prabowo Subianto, menyatakan kementerian baru ini akan fokus pada optimalisasi penerimaan negara melalui perbaikan sistem perpajakan, cukai, dan royalti dari sektor pertambangan. Tujuannya adalah untuk menutup kebocoran-kebocoran yang selama ini mengurangi potensi pendapatan negara.

Salah satu target utama dari pembentukan Kementerian Penerimaan Negara adalah meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Saat ini, rasio tersebut berada di kisaran 10%, dan pemerintah menargetkan peningkatan hingga 18% melalui reformasi struktural dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Meskipun pembentukan kementerian baru ini diharapkan dapat memperkuat fondasi fiskal Indonesia, kalangan ahli perpajakan mengingatkan perlunya kajian mendalam untuk memastikan bahwa langkah ini tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan Kementerian Keuangan.

Ketua Tax Payer Community Abdul Koni menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan kementerian ini agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. "

Dengan tantangan fiskal yang semakin kompleks, pembentukan Kementerian Penerimaan Negara dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem pengelolaan pendapatan negara. Namun, keberhasilan inisiatif ini akan sangat bergantung pada perencanaan yang matang, koordinasi antar lembaga, dan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan," kata Koni.

Berita lainnya di Headlines