PajakOnline.com—Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) dalam Sidang Paripurna DPR RI ketujuh, hari ini Kamis (7/10/2021).
UU HPP diharapkan menjadi komponen penting dalam reformasi perpajakan, terutama dalam menuju sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.
UU HPP memuat enam kelompok materi utama yang terdiri dari 9 bab dan 19 Pasal, yaitu mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam beberapa UU perpajakan, baik UU Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), UU Pajak Penghasilan (UU PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN), UU Cukai, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dan memperkenalkan Pajak Karbon.
Dalam program pengungkapan sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid 2 ini, wajib pajak bisa menyampaikan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan sejak 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015 kepada Dirjen Pajak melalui Surat Pernyataan.
UU HPP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan, ditujukan untuk meningkatkan tax ratio dan kepatuhan wajib pajak agar menjadi lebih baik.
Diharapkan UU HPP dapat mewujudkan keadilan serta lebih memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan para wajib pajak. Oleh karena itu, dengan UU HPP ini, pajak dapat hadir untuk mendukung rakyat dan berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional serta meningkatkan keadilan di masyarakat.
Sementara itu, Ekonom Senior dari Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, pemerintah sudah memberi pengampunan pajak atau Tax Amnesty Jilid 1 pada 2016/2017.
"Sungguh aneh dan mencurigakan. Mengapa pemerintah rajin mengobral pengampunan pajak? Apakah rencana pengampunan pajak ini ada hubungannya dengan Pandora Papers, agar uang illegal menjadi legal? Alias untuk pencucian uang. Hal ini patut dicurigai," kata Managing Director PEPS Anthony Budiawan dalam pendapatnya, secara tertulis kepada kami.
Menurut Anthony, sesungguhnya Tax Amnesty tidak lagi diperlukan. Kecuali bagi mereka yang mempunyai penghasilan ilegal. Atau bagi mereka yang menggelapkan pajak.
"Jangan sampai DPR yang terhormat mempunyai citra sebagai pendukung kriminal pajak, atau pendukung pencucian uang ilegal. Semoga DPR segera menjadi lembaga legislatif yang disegani: lembaga yang taat hukum dan lembaga pembuat hukum untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan kriminal keuangan," kata Anthony Budiawan mantan Rektor Kwik Kian Gie School of Business ini.
