TRENDING
Tidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan Perpanjangannya
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Verifikasi SPT Masa pada E-Bupot Unifikasi

Redaksi PajakOnline · 15 Des 2021, 12.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Bukti potong unifikasi SPT PPh Masa yang berbentuk dokumen elektronik lewat aplikasi e-bupot unifikasi, diatur dalam Peraturan Dirjen (Perdirjen) Pajak No. 23/PJ/2020.

Pajak penghasilan (PPh) yang termasuk dalam unifikasi yakni PPh pasal 15, 22, 23, 26, dan pasal 4 ayat (2) dilakukan pelaporan secara bersamaan. Karena sudah diberlakukan PER-23/PJ/2020, artinya PER-20/PJ/2019 tidak berlaku lagi.

Penerapan bukti potong unifikasi dilaksanakan secara bertahap di beberapa perusahaan BUMN dan instansi pemerintah. Di luar itu, wajib pajak badan yang termasuk dalam lima KPP di antaranya KPP Madya Jakarta Pusat, KPP Madya Jakarta Selatan I, KPP Pratama Jakarta Gambir 3, KPP Pratama Jakarta Gambir 4, serta KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru 4 bisa melaporkan PPh masanya secara unifikasi.

Bagi wajib pajak yang ingin menggunakan aplikasi e-Bupot unifikasi ada syaratnya yaitu memiliki sertifikat elektronik.

Yang dimaksud dengan sertifikat elektronik yaitu sertifikat yang berisikan tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan subjek hukum bagi semua pihak transaksi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ketika sertifikat elektronik sudah dimiliki wajib pajak, artinya penyampaian SPT masa PPh unifikasi bisa langsung dilakukan memakai aplikasi e-Bupot Unifikasi mengikuti pasal 10.

Sesudah e-bukti potong dibuat, wajib pajak harus melewati proses verifikasi sebagai kepastian validasi e-bukti potong apakah telah bisa digunakan atau tidak. Lalu e-bupot yang telah divalidasi dapat digunakan sebagai kredit pajak atau untuk pelaporan SPT Tahunan.

Dalam lampiran PEr-23/PJ/2020 mengenai format bukti pemotongan/pemungutan unifikasi, seperti e-bupot PPh 23 alat verifikasi e-bupot unifikasi juga menggunakan kode QR. Untuk memastikan validasi e-bupot unifikasi, hanya perlu memindai kode QR yang tertera pada formulir e-bupot.

Sesudah kode dilakukan pemindaian, akan terdapat notifikasi dari ebupot.pajak.go.id, ketika notifikasi itu tidak muncul atau bukan dari ebupot.pajak.go.id bisa dikatakan e-bupot tidak valid.

Kemudian, klik notifikasi yang muncul dan nantinya akan diarahkan ke laman ebupot.pajak.go.id kemudian ikuti seluruh perintah yang dikehendaki di laman tersebut.

Di akhir, anda akan mendapatkan notifikasi “Data Bukti Potong Ditemukan” yang menandakan validitas e-bukti potong unifikasi anda. Di luar itu, silakan cek ulang apakah nomor dan data-data e-bupot selaras dengan laman verifikasi. Ketika semua data sudah sesuai, dapat dipastikan e-bupot unifikasi anda dapat digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)