TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Warga Garut Agar Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan 2024

·

Warga Garut Agar Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan 2024

PajakOnline | Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Garut Ervin Yanuardi Effendi mengimbau masyarakat agar memanfaatkan sisa waktu program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Jawa Barat 2024 yang akan berakhir pada 30 November 2024 mendatang.

"Nah ini, mangga kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Garut tentu untuk memanfaatkan program ini," kata Ervin usai menjadi narasumber dalam Talkshow FOKUS Volume 57 Radio Intan Garut, kemarin seperti dilansir laman Pemprov Jabar.

Ia mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat nGarut dalam memanfaatkan program ini.

"Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak meningkat signifikan. Terima kasih kepada warga yang sudah taat membayar pajak," ucapnya.

Penanggung Jawab Jasa Raharja Samsat Garut Nia Purnamasari menilai, Program Pemutihan PKB 2024 turut mendukung peningkatan dana Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), yang digunakan untuk mengelola dana kecelakaan lalu lintas.

"Dengan adanya program pemutihan ini tentu selain dari pajak kendaraan bermotor, SWDKLLJnya juga diharapkan akan meningkat, jadi kepatuhan masyarakat juga akan meningkat," ujarnya.

Kanit Regident Polres Garut Ipda Wiki Sapari menyatakan dukungannya terhadap program yang diinisiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat ini, sehingga ketika melakukan penertiban kendaraan yang pajaknya sudah terlewat, pihaknya bisa langsung mengimbau yang bersangkutan untuk melakukan pembayaran pajak dengan memanfaatkan program Pemutihan PKB Jabar 2024 ini.

Menurutnya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi ketika sedang melakukan operasi atau razia lalu lintas, salah satunya ketika pengendara yang memang pajaknya sudah terlewat hingga mengabaikan peraturan berlalulintas, melakukan tindakan yang bisa membahayakan bagi dirinya ataupun orang lain.

"Akhirnya dia putar balik ataupun lain sebagainya itu sangat membahayakan juga dan kita himbau juga kalau memang salah ya lebih baik segera untuk dituntaskan pajak dari yang sudah matinya itu," katanya

Menurutnya, program ini tidak hanya meringankan beban masyarakat tetapi juga mendorong ketertiban berlalu lintas.

"Kami berharap dengan adanya pemutihan ini masyarakat bisa lebih taat kembali untuk membayar pajak tepat waktu, kemudian tidak menunda-nunda kalau memang sudah ada rezekinya segera untuk melaksanakan pembayaran pajak, karena ini pajak untuk masyarakat juga," ucapnya.

Program Pemutihan PKB Jabar 2024 ini adalah salah satu relaksasi yang diberikan oleh Pemda Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini oleh Bapenda Jawa Barat terhadap PKB, yang berlangsung dari tanggal 1 Oktober 2024 hingga 30 November 2024.

Program Pemutihan PKB Jawa Barat 2024 mencakup lima poin relaksasi, antara lain:
1. Bebas Balik Nama Kendaraan Second (BBNKB II).
2. Bebas Denda PKB.
3. Bebas Tunggakan Pokok tahun ke-3, ke-4, ke-5, dan seterusnya.
4. Bebas Denda SWDKLLJ tahun yang terlewat.
5. Diskon PKB.

Program ini merupakan upaya Pemda Provinsi Jawa Barat melalui Bapenda untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran pajak.

Dengan waktu yang semakin sempit, masyarakat Garut diharapkan segera memanfaatkan program ini demi tertib administrasi dan mendukung pembangunan daerah.

Berita lainnya di Headlines