TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Warga Masyarakat Minta Relaksasi Pajak karena Kesulitan Di Tengah Bencana Corona

·

Warga Masyarakat Minta Relaksasi Pajak karena Kesulitan Di Tengah Bencana Corona

PajakOnline.com—Perlambatan aktivitas ekonomi dan dunia usaha di tengah wabah Corona atau Covid-19 telah menyebabkan banyak kerugian dan kesusahan bagi warga masyarakat dari berbagai kalangan. Bukan hanya pengusaha. Tapi, kita semua.

Oleh sebab itu, relaksasi pajak yang diberikan pemerintah kepada para wajib pajak patut diapresiasi. Namun, relaksasi pajak ini belum menyentuh ke semua sektor. "Padahal, semua sektor terdampak Corona," kata Capt Beni Sumaryanto, warga dan Ketua RW 014 Taman Galaxy, Bekasi kepada PajakOnline.com

Apalagi dengan adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah dan daerah di Indonesia.

"Kami berharap ada kebijakan untuk memperluas relaksasi berupa insentif, kelonggaran, dan keringanan di sektor pajak, seperti untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Kendaraan bermotor, serta BBN.

Selain itu, kondisi warga banyak yang kesulitan hidupnya di tengah wabah Corona ini," ungkap Capt Beni.

Stimulus fiskal dalam bentuk insentif pajak dan lainnya diharapkan langsung menyentuh dan mengurangi penderitaan warga masyarakat, seperti kebijakan penundaan pembayaran apabila ada pinjaman atau cicilan ke bank, baik cicilan kendaraan, KPR, atau cicilan usaha, dan cicilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Disamping Perijinan yang dipermudah untuk pelaku usaha.

"Saat ini, banyak perusahaan yang mengambil kebijakan memotong gaji atau pendapatan karyawan sampai 10-50%. Bahkan, ada yang mengurangi karyawan atau sampai terpaksa PHK karena bisnisnya merugi saat ini. Termasuk industri penerbangan yang terkena dampaknya langsung," kata Capt Beni yang berprofesi sebagai pilot dan Direktur Operasi di salah satu perusahaan penerbangan.

Wabah Corona sudah ditetapkan sebagai Bencana Nasional. Pemerintah harus benar-benar hadir membantu kesulitan warga negaranya.

Sebagai warga, Capt Beni turut berperan serta membantu pemerintah dalam penanganan dan pencegahan terhadap Covid-19, baik dilaksanakan di lingkungan sosial kemasyarakatannya dengan melakukan disinfectan seminggu sekali sekitar 1.000 rumah, juga ikut menggalang dana lewat Komunitas untuk membantu para tenaga medis membeli APD (Alat Pelindung Diri).

Bantuan serta penggalangan donasi tersebut melalui komunitas mobil dan motor, seperti Pilotos Indonesia, Harley Owner Group (H.O.G) Jakarta, Skin Jakarta Chapter, JKMP Jeep, RCCI Red Car Community, serta IATCA (Indonesia Air Traffic Controlers Assosiation).

Berita lainnya di Headlines