TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Apindo: Stabilitas Kepastian Berusaha, Tingkatkan Produktivitas Perekonomian

· ·

Apindo: Stabilitas Kepastian Berusaha, Tingkatkan Produktivitas Perekonomian

PajakOnline | Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menyebutkan stabilitas kepastian berusaha akan meningkatkan produktivitas dan menumbuhkan perekonomian nasional.

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan memberikan kepastian iklim berusaha,karena dunia usaha membutuhkan lebih dari sekadar stimulus ataupun insentif pajak.

Apindo menyampaikan kekhawatirannya terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2025 yang hanya mencapai 4,87%, berada di bawah ekspektasi 5%.

"Insentif dan stimulus yang diberikan pemerintah tentunya harus kita apresiasi, tetapi mungkin yang paling penting adalah kepastian (berusaha), ini sangat dibutuhkan," kata Shinta W Kamdani, dikutip Selasa (17/6/2025).

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi kuartal pertama seharusnya menjadi yang tertinggi sepanjang tahun karena didukung momentum musiman seperti Ramadhan, Lebaran, dan panen raya. Namun realitanya tidak sesuai harapan.

"Secara logika, pertumbuhan di kuartal I seharusnya menjadi yang tertinggi pada tahun ini, dan secara signifikan melampaui capaian pertumbuhan tahun lalu. Namun ini tidak terjadi," kata Shinta.

Menurut Shinta, pengusaha dan industri tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan kebijakan yang kondusif dari pemerintah.

Apindo merekomendasikan peningkatan produktivitas ekonomi sebagai kunci utama mencapai target pertumbuhan. Shinta menilai produktivitas ekonomi Indonesia masih sangat rendah secara komparatif.

"Salah satu rekomendasi utama yang kami dorong adalah peningkatan produktivitas ekonomi. Nah, ini secara komparatif masih sangat rendah," tutur Shinta.

Meski pelaku usaha domestik tetap optimistis pertumbuhan ekonomi bisa mendekati target, namun capaian awal tahun membuat Apindo was-was akan terjadinya perlambatan ekonomi pada kuartal-kuartal berikutnya.

Shinta juga mengingatkan adanya momentum libur sekolah pada pertengahan tahun yang dapat menjadi pemantik bagi pelaku usaha dan industri untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kreativitas.

Untuk itu, pemerintah dan stakeholders perlu segera mengantisipasi potensi perlambatan ekonomi dengan memberikan dukungan kebijakan yang tepat.
(Khairunisa Puspita Sari)

Berita lainnya di Headlines