Baru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global

Jakarta, PajakOnline — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat baru 5.757 wajib pajak dari total 22.662 wajib pajak yang terindikasi masuk cakupan Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT) telah menerapkan ketentuan tersebut. Jumlah itu setara sekitar 25% dari keseluruhan wajib pajak yang terdata.

Data yang disampaikan DJP tersebut menunjukkan tantangan besar dalam implementasi aturan perpajakan internasional yang menetapkan tarif pajak efektif minimum sebesar 15% bagi grup perusahaan multinasional besar yang memenuhi kriteria.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto menyebutkan, 22.662 wajib pajak tersebut tergabung dalam 1.988 grup perusahaan multinasional. Data itu menjadi dasar bagi otoritas pajak untuk mendorong perusahaan mempercepat persiapan administrasi, penghitungan pajak, serta pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. 

Pajak Minimum Global merupakan bagian dari kesepakatan internasional yang dikembangkan melalui kerangka OECD/G20 untuk mengatasi penggerusan basis pajak dan pengalihan laba ke yurisdiksi bertarif rendah atau Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Aturan ini secara umum menyasar grup perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasi sekurang-kurangnya 750 juta euro dalam sedikitnya dua dari empat tahun fiskal sebelum tahun pengujian.

Tarif minimum 15% dihitung berdasarkan mekanisme dan basis penghitungan GloBE, bukan sekadar mengalikan omzet perusahaan dengan tarif 15%. Karena itu, perusahaan perlu menghitung pajak efektif berdasarkan laba GloBE dan pajak tercakup yang telah disesuaikan.

Apabila tarif pajak efektif di suatu yurisdiksi berada di bawah 15%, pajak tambahan dapat dikenakan sesuai mekanisme, pengecualian, dan ketentuan yang berlaku. 

Di Indonesia, kerangka Pajak Minimum Global diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024 dan ketentuan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026.

Tiga mekanisme utama yang perlu dipahami perusahaan meliputi:

1. Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT), yaitu mekanisme pajak tambahan domestik yang memungkinkan Indonesia memungut pajak tambahan atas laba yang memenuhi ketentuan apabila tarif pajak efektifnya berada di bawah batas minimum.

2. Income Inclusion Rule (IIR), yaitu mekanisme pengenaan pajak tambahan pada entitas induk yang memenuhi persyaratan atas laba entitas konstituen dalam grup yang dikenai pajak di bawah tarif minimum.

3. Undertaxed Profits Rule (UTPR), yaitu mekanisme penyangga untuk menangani pajak tambahan yang belum dikenakan melalui mekanisme sebelumnya sesuai aturan GloBE.

Penerapan QDMTT dan IIR di Indonesia dimulai pada 1 Januari 2025, sedangkan UTPR berlaku mulai 1 Januari 2026. 

Bagi grup perusahaan dengan tahun buku kalender yang memiliki kewajiban pajak tambahan untuk tahun pajak 2025, batas pembayaran umum jatuh pada 31 Desember 2026.

Sementara itu, pelaporan SPT Tahunan PPh khusus GloBE untuk tahun pertama pada umumnya dijadwalkan paling lambat 30 April 2027, dengan kemungkinan perpanjangan sampai 30 Juni 2027 sesuai ketentuan yang berlaku.

DJP mengimbau wajib pajak yang terindikasi masuk dalam cakupan GMT agar segera memastikan statusnya, berkoordinasi dengan anggota grup usaha, menyiapkan data keuangan dan perpajakan, serta berkonsultasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar. 

Rendahnya proporsi wajib pajak yang tercatat telah menerapkan ketentuan menunjukkan perlunya percepatan sosialisasi dan kesiapan administrasi. Namun, angka 25% tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh wajib pajak lainnya telah melanggar aturan. Sebagian perusahaan mungkin masih memverifikasi status cakupan, menyelesaikan penghitungan, atau mempersiapkan pemenuhan kewajibannya.

Penerapan GMT membutuhkan koordinasi lintas negara, konsolidasi data keuangan, rekonsiliasi pajak, serta evaluasi dampak insentif dan struktur investasi.

Bagi pemerintah Indonesia, kebijakan ini juga berkaitan dengan perlindungan basis pajak nasional. Melalui QDMTT, Indonesia berpeluang memungut pajak tambahan yang memenuhi ketentuan di dalam negeri, alih-alih membiarkan hak pemajakan tersebut berpotensi dipungut yurisdiksi lain melalui mekanisme GloBE.

Dengan tenggat pembayaran yang semakin dekat, perusahaan yang memenuhi kriteria perlu memastikan perhitungan dan dokumentasi dilakukan secara cermat. Kepatuhan yang tepat waktu akan membantu mengurangi risiko administrasi sekaligus memberikan kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha lintas negara.