TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Bayar Zakat di LAZISNU Bisa Kurangi Penghasilan Kena Pajak

· ·

Bayar Zakat di LAZISNU Bisa Kurangi Penghasilan Kena Pajak

PajakOnline.com—Zakat bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak apabila pembayarannya dilakukan melalui lembaga yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah. Pembayaran zakat tersebut harus dibuktikan dengan slip pembayaran zakat yang valid.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 254 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (1), zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh WP badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Penyuluh Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Yudha Wijaya menjelaskan hal tersebut saat mengisi acara Rakernas Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LAZISNU PBNU) di Hotel Lumire, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

“Bukti potong yang diterbitkan lembaga zakat harus dilengkapi dengan nama, NPWP, tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, nama lembaga penerima zakatnya, serta tanda tangan dan cap penanggung jawab dari Lembaga Amil Zakat yang telah disahkan oleh Pemerintah,” terang Yudha.

Yudha juga menjelaskan prosedur pembayaran zakat sebagai pengurang penghasil kena pajak, sebagai berikut:

Dibayarkan kepada Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, atau Lembaga Keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.

Melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan Pajak Penghasil Tahunan Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.

Melampirkan Bukti Pembayaran.

Ketentuan terkait bukti pembayaran, sebagai berikut:

Dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai MAndiri (ATM).

Paling sedikit memuat: Nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembayaran. Jumlah pembayaran. Tanggal pembayaran. Nama badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.

Tanda tangan petugas badan amil zakat, Lembaga amil zakat, atau Lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah, di bukti pembatan, apabila pembayaran secara langsung.

Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank. Jika sudah membayar zakat dan memiliki bukti yang sesuai ketentuan dalam peraturan, muzakki (orang yang memberi zakat) dapat melampirkannya pada saat laporan SPT Tahunan dalam tahun pajak saat zakat ditunaikan.

Selain itu, mengingat zakat bisa menjadi pengurang penghasilan bruto, maka zakat di SPT Tahunan juga akan menentukan penghasilan neto (bersih).

NU Care-LAZISNU menjadi salah satu lembaga yang secara sah dapat menerima pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pembayar zakat perlu mengetahui badan atau lembaga yang telah dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai sebagai penerimaa zakat.

Saat ini badan atau lembaga tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2022 s.t.d.d PER-3/PJ/2023.

Berdasarkan lampiran tersebut, terdapat 3 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 35 Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional, 2 Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIZ), dan 33 Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala provinsi.

Selain itu, terdapat pula 188 Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala kabupaten/kota. Selain memerhatikan badan/lembaga penerima zakat, zakat tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang sah agar dapat dilampirkan saat lapor pajak atau melaporkan SPT Tahunan.

Lihat Juga Komik Pajak:

Berita lainnya di Headlines