TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

·

Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

PajakOnline.com—Zakat dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan penghasilan kena pajak (PKP). Namun, pengeluaran zakat ini harus dibayarkan melalui badan atau lembaga resmi penerima zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PMK 254/2010, zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh WP badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang," demikian kutipan Pasal 1 ayat (3) PMK 254/2010.

Maksud yang disetarakan dengan uang adalah zakat yang diberikan dalam bentuk selain uang yang dinilai dengan harga pasar pada saat dibayarkan.

Dalam hal pengeluaran untuk zakat tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Oleh karena itu, pembayar zakat perlu mengetahui badan atau lembaga yang telah dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai sebagai penerima zakat. Saat ini badan atau lembaga tersebut dapat dilihat dalam Lampiran PER-04/PJ/2022 s.t.d.d PER-3/PJ/2023.

Berdasarkan lampiran tersebut, terdapat 3 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 35 Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional, 2 Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIZ), dan 33 Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala provinsi.

Selain itu, terdapat pula 188 Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala kabupaten/kota. Selain memerhatikan badan/lembaga penerima zakat, zakat tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang sah agar dapat dilampirkan saat lapor pajak atau melaporkan SPT Tahunan.

Dalam berita terbaru, Kementerian Agama (Kemenag) RI telah mengusulkan agar zakat dijadikan instrumen pengurangan pajak secara langsung.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, jika zakat dijadikan pengurang pajak secara langsung, penerimaan zakat di Indonesia akan meningkat secara signifikan.

Dia mencontohkan, Malaysia telah menerapkan kebijakan ini, di mana pembayaran zakat dapat mengurangi jumlah pajak terutang.

“Di Malaysia, kuitansi pembayaran zakat dijadikan faktor pengurang pembayaran pajak. Jika hal ini bisa diterapkan di Indonesia, kita mungkin bisa mencapai hal yang sama, mengolaborasikan bahasa agama dengan kebijakan negara untuk mengentaskan kemiskinan,” kata Nasaruddin dalam keterangan resminya dikutip Selasa (18/3/2025).

Nasaruddin menegaskan, pihaknya akan terus memperjuangkan usulan ini guna memperkuat sinergi antara kebijakan negara dan nilai-nilai agama dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kolaborasi antara zakat dan kebijakan pajak dapat menjadi langkah besar dalam memberantas kemiskinan dan menciptakan keadilan sosial,” katanya.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Waryono Abdul Ghafur juga menyampaikan, saat ini zakat di Indonesia hanya berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP), bukan sebagai pengurang pajak yang harus dibayarkan. Menurutnya, kebijakan yang berlaku saat ini belum mampu memaksimalkan potensi zakat untuk kesejahteraan umat.

Berita lainnya di Headlines