TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Begini Cara Pembetulan dan Pembatalan Bukti Potong (Bupot)

·

Begini Cara Pembetulan dan Pembatalan Bukti Potong (Bupot)

PajakOnline.com—Kewajiban setiap Wajib Pajak selain membayar pajak yakni melaporkan pajaknya, setelah melakukan kewajiban tersebut maka akan ada terusan kewajiban lain yaitu Wajib Pajak diharuskan untuk membuat bukti potong atau yang dikenal sebagai Bupot yang digunakan oleh pemotong PPh Pasal 23/26 sebagai bukti pemotongan/pemungutan yang dilakukannya dan pertanggungjawaban.

Jika dahulu Wajib Pajak harus mendatangi kantor pelayanan pajak untuk membuat bukti potong, namun kini Wajib Pajak sudah diberi kemudahan dengan dapat melakukannya di rumah dengan e-Bupot. Walaupun teknologi semakin canggih, namun tak menutup kemungkinan bahwa dalam prosesnya akan sering terjadi kesalahan seperti kekeliruan atau pembatalan transaksi dalam membuat bukti potong tetapi tak perlu khawatir karena dapat dilakukan pembetulan maupun pembatalan bukti potong.

Pembetulan e-Bupot dapat dilakukan apabila terjadi kekeliruan dan belum dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pembetulan bukti potong pajak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan pembetulan pada bukti potong PPh 23 dengan ketentuan nomor yang dicantumkan dalam bukti pemotongan harus sama dengan nomor pada bukti pemotongan sebelum dibetulkan.

2. Pemotong pajak PPh 23 harus mengisi tanggal sesuai tanggal dikeluarkannya bukti pemotongan pembetulan.

Selain dapat dibetulkan, bukti potong juga dapat dibatalkan dengan cara sebagai berikut:

1. Nomor yang dicantumkan dalam bukti pemotongan pembatalan harus sama dengan nomor pada bukti pemotongan sebelum dibatalkan.

2. Isi kolom "Jumlah Penghasilan Bruto" dan kolom "PPh yang Dipotong" dengan nilai NOL (0)

3. Mengisi tanggal sesuai tanggal dikeluarkannya bukti pemotongan pembatalan.

4. Melampirkan bukti pemotongan pembatalan dalam SPT pembetulan.

Seluruh ketentuan terkait perpajakan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti halnya pembetulan dan pembatalan bukti potong yang telah tertulis dalam PER-04/PJ/2017 yang mengatur mekanisme pembetulan dan pembatalan bukti potong kecuali nomor bupot yang tidak dapat dilakukan pembetulan. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines