TRENDING
Mekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat TurunMekanik di Tangerang Ditagih Pajak McLaren Rp137 Juta, Identitas Diduga DicatutResensi Buku: Negara dalam Cengkeraman Partai: PartitokrasiKelas Menengah Susut, Masyarakat Downgrade LifestylePerlinsos Digital Diluncurkan 10 November 2026, Pemerintah Targetkan 48 Juta Keluarga Miskin TerdaftarInflasi Pangan Tembus 5,03%, Harga Kebutuhan Pokok Jadi Perhatian Pemerintah52% Ekonom Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk8 Strategi DJP Tahun Depan, Gunakan AI dan Prioritaskan Pengawasan Aset KriptoDJP Rekam 5,5 Juta Transaksi Digital Luar Negeri Senilai Rp10 TriliunDJP Permudah Cetak Ulang Surat Pengukuhan PKP Lewat CoretaxDampak Skema Replace untuk Pembetulan SPTDJP Dorong Wajib Pajak Manfaatkan Pengurangan SanksiKanwil DJP Bengkulu dan Lampung dan Perketat Pengawasan Pajak bersama Kejati, Bidik Pidana Perpajakan hingga TPPUSuahasil Rombak Eselon I Kemenkeu, Lima Pejabat Baru DilantikDiskon Biaya Admin Marketplace Minimal 50% Berlaku Permanen, UMKM Produk Lokal Wajib Daftar SAPA UMKMPemerintah Perkuat Stabilitas Ekonomi, Investasi Capai Rp1.539 Triliun hingga September 2026Inflasi September 2026 Naik Jadi 3,28%, Harga Pangan Melonjak Daya Beli Masyarakat Turun
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Belanja APBN sebagai Akselerasi Pemulihan Ekonomi

·

Belanja APBN sebagai Akselerasi Pemulihan Ekonomi

PajakOnline.com—Pemerintah menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kebijakan fiskal sebagai kunci untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Kemampuan APBN dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi didukung oleh realisasi APBN bulan Januari 2021.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, akselerasi APBN pada sisi belanja memegang peranan penting di bulan Januari 2021. Pertumbuhan yang positif di sisi belanja memperlihatkan program pemulihan ekonomi berjalan.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Januari 2021 sebesar Rp145,8 triliun tumbuh 4,2% dari tahun periode yang sama tahun lalu.

“Untuk Pemerintah Pusat belanjanya sudah mencapai Rp94,7 triliun atau melonjak 32,4% dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp71,5 triliun. Inilah yang kita sebut daya dorong belanja di bulan Januari.

Termasuk untuk belanja Kementerian/Lembaga yang melonjak Rp48 triliun dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp30,9 triliun atau melonjak 55,6%. Belanja non K/L Rp46,6 triliun naik dari tahun lalu.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang memang mengalami penurunan namun kalau kita lihat breakdownnya dana desa melonjak sangat tinggi Rp800 miliar dibandingkan hanya Rp300 miliar tahun lalu. Ini karena sekali lagi adalah untuk mendukung rakyat kita menghadapi Covid-19 melalui BLT Desa,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, pada Selasa (23/2/2021).

Realisasi pendapatan negara sampai dengan 31 Januari 2021 sebesar Rp100,1 triliun. Meski masih terkontraksi, pertumbuhan penerimaan Januari 2021 sudah lebih baik dari bulan sebelumnya. Angka ini tidak jauh berbeda dengan realisasi periode yang sama di tahun 2020 sebesar Rp105,1 triliun.

“Mungkin pendapatan negara secara keseluruhan relatif comparable meskipun komposisinya sangat berbeda karena kenaikan atau penerimaan bulan Januari ini selain pajak Rp68,5 triliun, untuk cukai kita terjadi lonjakan sebesar Rp12,5 triliun dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp4,5 triliun. PNBP Rp19,1 triliun hampir sama dengan tahun lalu Rp19,7 triliun, sehingga kontraksinya sangat kecil,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Dengan melihat komposisi pendapatan dan belanja negara, defisit APBN sampai dengan 31 Januari 2021 sebesar Rp45,7 triliun dengan pembiayaan Rp165,9 triliun. Berbeda dengan Januari tahun lalu defisit APBN di angka Rp34,8 triliun, karena belum adanya pandemi Covid-19 pada saat itu.

Berita lainnya di Headlines