TRENDING
Viral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan Permohonan
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Belanja Pemerintah Sesuai Jalur Sampai Akhir Tahun

·

Belanja Pemerintah Sesuai Jalur Sampai Akhir Tahun

PajakOnline.com—Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kepala BKF) Febrio Kacaribu dalam Dialogue Kita edisi Oktober 2020 mengatakan, belanja pemerintah telah pada jalur yang sesuai (on track) hingga akhir tahun 2020, terutama pada belanja Perlindungan Sosial sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Sampai 31 Agustus 2020, realisasi belanja kita sudah on track. Cukup tinggi sampai akhir tahun. Realisasi defisit mencapai 3,05% menuju rencana kita 6,34% di akhir tahun. Belanja TKDD bagus ke daerah, growthnya bagus. Realisasi terhadap Perpres 72 sudah 73%. (Belanja) Pemerintah Pusat masih perlu digenjot. Belanja K/L bagus 61,8%. Belanja Non K/L diantaranya belanja PEN, terutama perlindungan sosialnya sudah on track sampai akhir tahun," kata Febrio pada Jumat (2/10/2020) secara virtual.

Ia melanjutkan, menurut hasil survey Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan pihak ke-3, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan sektor usaha.

"Kurang lebih cocok dengan apa yang dibutuhkan sektor usaha. Jadi misalnya sektor usaha minta bantuan modal usaha, itu yang kita berikan. Keringanan tagihan listrik, itu sudah kita sediakan. Relaksasi penundaan pembayaran pinjaman, kita sudah koordinasikan dengan OJK juga subsidi bunga. Penundaan pembayaran pajak juga sudah kita sediakan. Kemudahan administrasi pengajuan pinjaman masih harus kita kerjakan dan KUR masih banyak pagunya yang belum digunakan di 2020," paparnya.

Ia juga mengatakan bahwa pemerintah terus mengevaluasi kebijakannya agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan ekonomi secara keseluruhan.

"Kita terus evaluasi apakah policy-policy yang kita siapkan ini supaya in line dengan kebutuhan dunia usaha dan ekonomi secara keseluruhan," pungkasnya.

Realisasi belanja pemerintah pusat, terutama realisasi belanja PEN, yang efektif dan sesuai track diharapkan dapat menahan agar kontraksi tidak berjalan semakin dalam dan menjaga tren positif perbaikan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun.

Berita lainnya di Headlines