Berita Pajak
10.417 artikel
Setelah Upah Minimum Naik Tahun Ini, Bayar Pajak Penghasilannya Jadi Segini
9 Jan 2023, 01.55 WIB
PajakOnline.com — Sejumlah kepala daerah atau pimpinan Pemerintah Daerah (Pemda) telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 mengenai Penetapan Upah Minimum Tahun
Pajak Natura, Keadilan untuk Perusahaan dan Karyawan
9 Jan 2023, 01.50 WIB
PajakOnline.com— Dirjen Pajak Suryo Utomo mengungkapkan, pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas natura memberikan keadilan bagi perusahaan dan seluruh karyawan. Pemerintah menilai, high level employee (Chief Executive Officer atau CEO, direktur, atau komisaris) mampu meminimalisa
Cara Hitung Pajak Penghasilan Karyawan yang Punya Usaha Sampingan
9 Jan 2023, 01.45 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan cara menghitung pajak bagi karyawan yang memiliki usaha sampingan. Bagi wajib pajak yang menerima gaji tidak perlu menghitung pajak penghasilannya sendiri karena sudah dipotong oleh pemberi kerja. Namun, untuk penghasil
Pajak Kendaraan Bermotor, STNK Mati 2 Tahun Polisi Kirim Surat Peringatan
9 Jan 2023, 01.40 WIB
PajakOnline.com— Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyampaikan, kebijakan penghapusan data registrasi atas kendaraan yang STNK-nya tidak diperpanjang selama 2 tahun akan dilaksanakan secara bertahap. Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Po
Insentif Pajak Jadi Permanen
9 Jan 2023, 01.35 WIB
PajakOnline.com— Program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) telah selesai pada 2022. Namun, pemerintah menyatakan tetap akan melanjutkan pemberikan insentif pajak. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo mengatakan, insentif pajak dalam program PC-PE
Kepastian Hukum Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan
9 Jan 2023, 01.30 WIB
PajakOnline.com— Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
Tanda Tangan Elektronik E-Bupot Unifikasi Masih Bisa Pakai Sertel Badan
9 Jan 2023, 01.25 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan penandatanganan secara elektronik atas bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan SPT Masa PPh unifikasi masih menggunakan sertifikat elektronik (sertel) wajib pajak badan. Melalui Kring Pajak, penggunaan sertel wajib p
Jasa Angkutan Umum Bebas PPN, Faktur Pajak Tetap Dibuat
9 Jan 2023, 01.20 WIB
PajakOnline.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan wajib pajak jasa angkutan umum dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). Ketentuan tersebut tercantum dalam UU PPN s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Melalui ketentuan tersebut, pemer
Cara Hitung Pajak Omzet di Bawah Rp4,8 Miliar
9 Jan 2023, 01.15 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan orang pribadi yang berjualan secara online dan memiliki omzet di atas Rp500 juta per tahun wajib membayar pajak. Penyuluh Pajak Ahli Muda Direktorat P2 Humas DJP Adella Septikarina menerangkan orang pribadi yang telah m
Asyiknya Jadi PNS Tidak Kena Pajak Natura
9 Jan 2023, 01.10 WIB
PajakOnline.com— Penghasilan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diterima pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) dari anggaran pemerintah bebas dari pajak penghasilan (PPh). Ketentuan tersebut merupakan amanat Undang-Undang (UU) PPh s.t.d.t.d UU Harmonisa
Bukti Penerimaan Elektronik
9 Jan 2023, 01.05 WIB
PajakOnline.com — Indonesia menganut sistem self-assessment dalam perpajakan yakni wajib pajak dapat menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Pelaporan pajak melalui mekanisme Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT Masa maupun SPT Tahunan. Sesuai Pasal 3 Undang-
BKP/JKP Berikut Ini Bebas PPN
9 Jan 2023, 01.00 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah menerbitkan PP Nomor 49 Tahun 2022 yang mengatur pemberian fasilitas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak (BKP) tertentu dan/atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) tertentu yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). Ketentuan m
