TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

BPS: Inflasi Januari 2023 Capai 5,28%

·

BPS: Inflasi Januari 2023 Capai 5,28%

PajakOnline.com—Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Januari 2023 mencapai 5,28%. Angka ini melanjutkan tren perlambatan laju inflasi setelah kenaikan harga BBM pada September 2022 lalu.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengungkapkan tingkat inflasi pada Januari 2023 didorong oleh kenaikan harga bensin dan bahan bakar rumah tangga. Kedua komoditas tersebut memberikan andil inflasi 1,07% dan 0,24%.

"Inflasi tahunan Januari memang relatif masih tinggi karena merupakan akumulasi perubahan harga selama setahun terakhir pascapenyesuaian harga BBM. Namun, jika dibandingkan dengan Desember 2022, inflasi Januari mengalami pelemahan," kata Margo dalam konferensi pers BPS, kemarin.

Tak hanya BBM, produk pangan dan tembakau juga memberikan andil besar terhadap inflasi pada bulan lalu. Beras tercatat memberikan andil inflasi sebesar 0,24%. Selanjutnya, rokok kretek filter memberikan andil inflasi sebesar 0,17%.

Adapun cabai merah memberikan andil inflasi sebesar 0,11%. Sejalan dengan perlambatan inflasi secara umum, inflasi inti juga tercatat melambat. Inflasi inti pada Januari 2023 tercatat mencapai 3,27%, lebih rendah bila dibandingkan dengan Desember 2022 yang mencapai 3,36%.

Inflasi pada komponen harga diatur pemerintah (administered prices) tercatat melambat dari 13,34% pada Desember 2022 menjadi 12,28% pada Januari 2023.

Meski demikian, inflasi pada komponen harga bergejolak (volatile food) tercatat masih naik dari 5,61% pada Desember 2022 ke 5,71% pada Januari 2023. Inflasi volatile food didorong oleh kenaikan harga beras, cabai merah, bawang merah, serta ikan segar.

Margo mengatakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar inflasi bisa dijaga rendah hingga akhir tahun. Pertama, nilai tukar rupiah perlu mendapatkan perhatian mengingat Indonesia masih mengimpor beberapa bahan pangan. Pelemahan nilai tukar bisa menimbulkan imported inflation.

Kedua, pemerintah perlu mengantisipasi cuaca dan mengelola stok guna menjaga harga bahan pangan di seluruh daerah. Ketiga, kenaikan harga atas barang-barang pada komponen administered price perlu dilakukan secara cermat mengingat kenaikannya berdampak pada inflasi.

Berita lainnya di Headlines