TRENDING
Tidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan Perpanjangannya
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak

Redaksi PajakOnline · 16 Apr 2022, 07.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Cara menghitung Penghasilan Kena Pajak atau PKP ternyata cukup mudah. Anda hanya perlu mengetahui ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008. Dalam menghitung PKP, Anda harus terlebih dahulu mengetahui tarif pajak yang dikenakan untuk masing-masing kategori penghasilan dan juga bagi yang memiliki NPWP serta tidak memiliki NPWP, yaitu sebagai berikut:

Tarif PKP Bagi Punya NPWP

Penghasilan di bawah Rp50.000.000: 5%
Penghasilan antara Rp50.000.000-Rp250.000.000: 15%
Penghasilan antara Rp250.000.000-Rp500.000.000: 25%
Penghasilan di atas Rp500.000.000: 30%

Tarif PKP Bagi Tidak Punya NPWP

Penghasilan di bawah Rp50.000.000: 6%
Penghasilan antara Rp50.000.000-Rp250.000.000: 18%
Penghasilan antara Rp250.000.000-Rp500.000.000: 30%
Penghasilan di atas Rp500.000.000: 36%

Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, secara umum Anda harus menghitung penghasilan neto dalam setahun dengan cara mengurangi PKP (Penghasilan Kena Pajak) atau penghasilan bruto dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Kemudian, Anda dapat memilih salah satu dari ketiga cara di bawah ini sesuai kebutuhan;

1. PKP untuk Wajib Pajak Badan
Bagi Wajib Pajak Badan, perhitungan PKP didapat dari penghasilan neto. Untuk mendapatkan angka penghasilan neto yang tepat, maka rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

Penghasilan neto = penghasilan bruto – pengurang/biaya yang diperkenankan dalam UU PPh

2. PKP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pembukuan
Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pembukuan, sesuai yang tertulis dalam Pasal 2A ayat (6)UU PPh, ada tiga cara perhitungan untuk mendapatkan hasil PKP, yaitu:

PKP = penghasilan neto – PTKP
PKP = penghasilan neto – zakat – PTKP
PKP = penghasilan neto – zakat – kompensasi rugi – PTKP
Untuk dapat menemukan penghasilan neto bagi PKP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pembukuan, maka rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

Penghasilan neto = penghasilan bruto – pengurang/biaya yang diperkenankan dalam UU PPh

3. PKP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Norma Perhitungan
Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Norma Perhitungan, untuk mendapatkan nominal PKP dapat mengikuti rumus perhitungan sebagai berikut:

PKP = penghasilan neto – PTKP
Dan untuk mendapatkan penghasilan netonya, maka Anda dapat menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan neto = peredaran usaha x persentase NPPN