TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Cara Pengajuan Pengembalian Pajak

· ·

Cara Pengajuan Pengembalian Pajak

PajakOnline.com—Wajib pajak dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) yang seharusnya tidak terutang atau dengan cara mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dilansir dari laman DJP, restitusi bisa dilakukan atas dua kondisi, yaitu kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dan restitusi PPh, PPN, dan/atau PPnBM karena wajib pajak membayar pajak lebih besar dari yang semestinya.

“Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dipisahkan berdasarkan hal yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran,” tulis DJP, dikutip hari ini.

Terdapat 3 hal yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak. Pertama, restitusi atas pembayaran pajak oleh pihak pembayar, restitusi atas kelebihan pajak dalam rangka impor, dan restitusi atas kesalahan pemotongan atau pemungutan.

Khusus untuk restitusi atas pembayaran pajak oleh pihak pembayar, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi. Mula-mula, permohonan restitusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan restitusi juga harus ditandatangani oleh pihak pembayar.

Pihak pembayar yang dimaksud tersebut antara lain wajib pajak orang pribadi; wajib pajak badan; dan orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki NPWP.

Dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan pihak pembayar maka permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Permohonan pengembalian pembayaran pajak juga harus dilampiri dengan sejumlah dokumen antara lain bukti asli pembayaran pajak berupa Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP. Kemudian, dokumen penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang dan alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang
seharusnya tidak terutang.

Setelah itu, permohonan restitusi disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Wajib pajak juga bisa menyampaikan kepada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan apabila orang pribadi atau badan tersebut tidak wajib memiliki NPWP, dan kepadanya diberikan bukti
penerimaan surat.

Selain penyampaian permohonan secara langsung, permohonan juga dapat disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Bukti penerimaan surat yang dimaksud tersebut merupakan bukti penerimaan surat permohonan.

Berita lainnya di Headlines