TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Cara Pengisian Surat Persetujuan atau Penolakan SPHP DJP

·

Cara Pengisian Surat Persetujuan atau Penolakan SPHP DJP

PajakOnline.com—Dalam pemeriksaan pajak, terdapat 2 prosedur yang perlu dilakukan oleh pemeriksa pajak. Di antaranya dengan memberikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak dan pemeriksa pajak melakukan pembahasan hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Kedua prosedur tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) yang telah dijelaskan secara singkat dan padat dalam media ini sebelumnya.

Dalam tulisan kali ini kita lengkapi pembahasan SPHP. Dalam prosedur pemeriksaan pajak dengan memberikan SPHP kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak tersebut mempunyai kewajiban untuk memberikan tanggapan atas SPHP yag telah diberikan oleh pemeriksa pajak.

Tanggapan yang perlu diberikan oleh Wajib Pajak yang menerima SPHP tersebut dapat berupa persetujuan ataupun penolakan atas seluruh hasil pemeriksaan yang nantinya disampaikan kepada pemeriksa pajak yang bersangkutan secara langsung maupun faksimile.

Pemberian tanggapan atas SPHP oleh Wajib Pajak diberikan waktu 7 hari dan dapat diperpanjang selama 3 hari, jika melewati waktu tersebut maka Wajib Pajak dianggap setuju terhadap SPHP tersebut.

Wajib Pajak perlu mengetahui cara mengisi surat persetujuan ataupun penolakan hasil pemeriksaan yang telah diatur dalam Lampiran VII poin B1 dan C PMK No. 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan s.t.d.t.d. PMK No. 18/PMK.03/2021. Berikut ini caranya:

1. Pada surat pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan, pertama silahkan isi nomor surat dan tanggal yang tercantum dalam SPHP yang sebelumnya Anda terima.

2. Lalu, silahkan isi nama, pekerjaan/jabatan/, dan alamat dari Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat persetujuan hasil pemeriksaan.
3. Kemudian, pilih salah satu dengan memberi tanda ceklis pada pilihan Wajib Pajak, wakil, kuasa.

4. Pada pertanyaan dari Wajib Pajak, silahkan isi dengan nama, NPWP, dan alamat dari Wajib Pajak yang diperiksa.

5. Setelah itu, masukkan tempat, tanggal, bulan, dan tahun dari surat pernyataan dibuat.

6. Selanjutnya, silahkan tambahkan juga tanda tangan dan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan dengan menyertakan materai pada bagian tanda tangan tersebut.

Sebenarnya, untuk cara mengisi surat pernyataan penolakan hasil pemeriksaan hampir sama dengan surat pernyataan persetujuan. Namun, pada surat pernyataan penolakan terdapat beberapa data tambahan yang perlu dilengkapi yakni nomor SPHP yang ditolak Wajib Pajak dan alasan penolakan tersebut. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines