TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Cara Update Aplikasi E-Faktur 3.2

· ·

Cara Update Aplikasi E-Faktur 3.2

PajakOnline.com—E-Faktur pajak merupakan aplikasi yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memudahkan pelaporan pajak secara elektronik oleh para pelaku usaha. Sebelum adanya e-Faktur, pelaporan pajak dilakukan secara manual dengan mengisi formulir pajak yang harus disampaikan secara fisik ke kantor pajak terkait.

Adanya faktur elektronik ini, pelaporan pajak menjadi lebih efisien dan mudah. Aplikasi ini memungkinkan pelaku usaha menyampaikan laporan faktur penjualan dan pembelian secara elektronik kepada DJP. Terkait, data transaksi pelaku usaha akan secara otomatis terintegrasi dengan sistem perpajakan yang dikelola oleh DJP.

Tidak hanya tarif PPN yang mengalami perubahan pada E-Faktur 3.2. Namun, aplikasi ini juga mengalami pembaruan dalam hal fitur. Terdapat beberapa fitur terbaru yang wajib Anda ketahui sebagai PKP. Berikut fitur terbaru di aplikasi tersebut, yakni:


  • Perubahan tarif pada PPN 11%, dalam versi terbaru aplikasi E-Faktur, PKP sekarang dapat membuat faktur pajak elektronik dengan menggunakan tarif PPN sebesar 11%.

  •  Perbaikan bug yang berkaitan dengan nomor dokumen pendukung.

  •  Penambahan kode transaksi 05 pada faktur keluaran untuk PKP. Khususnya PKP dengan peredaran bruto dan kegiatan usaha tertentu, serta penyerahan barang/jasa kena pajak tertentu sesuai dengan Pasal 9A ayat (1) UU HPP.

  •  Penambahan kode transaksi Dokumen Lain Faktur Pajak terhadap PKP dengan peredaran bruto dan kegiatan usaha tertentu serta penyerahan barang/jasa kena pajak tertentu sesuai dengan Pasal 9A ayat (1) UU HPP.


Fitur-fitur tersebut telah mengalami pembaruan pada E-Faktur 3.2. Dengan adanya fitur terbaru ini akan lebih memudahkan Anda sehingga lebih efisien dalam hal pelaporan pajak.

Agar bisa menggunakan fitur terbaru tersebut, Anda harus mengupdate yakni E-Faktur 3.2. Untuk bisa meng-update versi terbaru ini, Anda harus menyiapkan spesifikasi perangkat komputer terlebih dahulu. Spesifikasi ini harus sesuai dengan sistem yang akan diunduh melalui DJP.

Sebelum melakukan download patch terbaru E-Faktur 3.2 ini, Anda perlu mem-backup data terlebih dahulu. Setelah itu, pilihlah patch update aplikasi E-Faktur 3.2 yang sesuai dengan perangkat komputer Anda.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk update E-Faktur 3.2, sebagai berikut:


  •  Ubah nama folder atau rename folder e-Faktur lama.

  •  Untuk memudahkan Anda pencarian folder E-Faktur lama, Anda bisa menggantinya dengan menambahkan kata '-old' pada folder tersebut.

  •  Unduh patch update aplikasi eFaktur 3.2 dan lakukan extract file.

  •  Jalankan EtaxInvoice.exe, tunggu hingga tampil permintaan 'Registrasi', Anda bisa melewati tahap ini.

  •  Salin folder 'db' yang ada pada E-Faktur lama dan pindahkan pada folder e-Faktur terbaru versi 3.2 yang telah Anda extract.

  •  Klik 'EtaxInvoiceUpd.exe' pada E-Faktur terbaru dan tunggu hingga selesai prosesnya.

  •  Saat proses selesai, ganti nama folder atau ganti nama 'EtaxInvoiceUpd_OLD.exe'. Kini Anda bisa menjalankan aplikasi E-Faktur 3.2.


Sebagai PKP, terdapat juga syarat-syarat penggunaan aplikasi E-Faktur ini bila ingin menggunakan eFaktur, antara lain :

1. Wajib pajak yang telah dikukuhkan dan memiliki akun PKP

Akun PKP merupakan sebuah otorisasi khusus dari DJP dan diberikan kepada PKP yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Bentuknya berupa kode aktivasi yang dikirim ke alamat PKP terdaftar menggunakan jasa pengiriman. Sementara password akan diterima melalui email.

2. Punya sertifikat elektronik dari DJP

Dengan adanya sertifikat ini, PKP bisa mendapatkan layanan perpajakan secara elektronik seperti dapat meminta Nomor Seri Faktur Pajak melalui E-Nofa dan bisa menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang disediakan oleh DJP untuk membuat E-Faktur.

3. Mempunyai perangkat komputer yang mendukung untuk menjalankan aplikasi E-Faktur

Anda harus memiliki perangkat komputer untuk mengakses E-Faktur karena tidak semua komputer bisa menjalankan aplikasi ini. Perlu diketahui, Anda harus memiliki komputer dengan spek berikut agar bisa menggunakan E-Faktur:


  •  Memiliki processor Dual Core

  •  Minimal RAM 3GB

  •  Minimal resolusi layar 1024 x 768.

  •  Hard disk minimal 50GB

  •  Dilengkapi dengan software menggunakan sistem operasi Linux/Mac OS/Microsoft Windows, Java versi 1,7 serta Adobe Reader.

  •  Terkoneksi dengan jaringan internet melalui direct connection atau proxy.
    (Azzahra Choirrun Nissa)

Berita lainnya di Headlines