TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Cek Prosedur Restitusi PPnBM

·

Cek Prosedur Restitusi PPnBM

PajakOnline.com— Restitusi merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan terhadap kelebihan pembayaran pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Dalam hal ini, terdapat sejumlah penyebab yang menimbulkan terjadinya restitusi PPnBM yakni:

1. Sesuai Pasal 2 ayat (2b) PMK No. 72/PMK.03/2010 menyebutkan, kelebihan pajak dapat terjadi jika dilakukan ekspor atas barang kena pajak (BKP) yang tergolong mewah.

2. Sesuai Pasal 17 ayat (2) menyebutkan, restitusi dapat dilakukan jika PPnBM dipungut lebih besar dari pada yang seharusnya.

3. Sesuai pasal 16E UU No. 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) menyebutkan, orang pribadi yang bukan subjek dalam negeri melakukan pembelian barang di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean.

Terkait proses restitusinya dibagi menjadi 2 sebagai berikut;

1. Tata cata restitusi secara umum yang telah diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU KUP yakni DJP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) jika setelah melakukan pemeriksaan diketahui jumlah pajak masukan lebih bayar dari pada jumlah pajak keluaran.

2. Untuk PKP tertentu yang meliputi PKP risiko rendah, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu atau Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dapat berlaku restitusi PPnBM secara khusus atau biasa dikenal dengan restitusi pendahuluan.

Perbedaan antara keduanya berada pada jangka waktu dan untuk proses secara khusus tidak melalui proses pemeriksaan melainkan penelitian. Dalam jangka waktu satu bulan dari adanya surat permintaan pengembalian secara lengkap masa Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) dapat diterbitkan.

Sederhananya, dalam restitusi pajak ini negara membayarkan kembali atau mengembalikan pajak yang telah diabayarkan oleh Wajib Pajak.

Kelebihan pajak atau restitusi tersebut wajar terjadi dalam pemungutan maupun pemotongan pajak. Tujuannya untuk memberikan dan melindungi hak Wajib Pajak serta memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines