TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Daftar Sasaran Analisis (DSA) Data Perpajakan

·

Daftar Sasaran Analisis (DSA) Data Perpajakan

PajakOnline.com—Daftar sasaran analisis data perpajakan atau DSA adalah daftar wajib pajak yang akan dilakukan analisis data perpajakan pada tahun berjalan. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ/2022.

Analisis data perpajakan menjadi suatu kegiatan analisis dalam mengidentifikasi modus ketidakpatuhan yang timbul juga potensi kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi dan kemudian menentukan rekomendasi tindak lanjut dalam mendukung pelaksanaan pengawasan.

Kemudian, penyusunan DSA menjadi suatu landasan dalam menentukan prioritas pengawasan. Kemudian penyusunan DSA ini digolongkan menjadi dua hal, diantaranya penyusunan DSA kantor pusat DJP dan penyusunan Kanwil DJP.

Dalam tingkat kantor pusat, DSA disusun sesuai dengan fokus analisis data perpajakan. Ada beberapa sektor yang menjadi fokus pelaksanaan analisis data perpajakan, seperti sektor industri, perdagangan dan ekonomi digital, jasa, SDA, belanja pemerintah, dan/atau sektor lainnya.

Penyelesaian penyusunan DSA Kantor Pusat DJP pada tahun berjalan maksimal 15 Januari tahun berjalan. Pada penyusunan DSA Kantor Pusat DJP yang dilakukan melalui pembahasan bersama pada Komite Kepatuhan Kantor Pusat DJP.

Kemudian, DSA Kantor Pusat DJP dalam penyusunannya harus mengikuti contoh formulir pada Lampiran huruf I SE-05/PJ/2022. Mengikuti lampiran itu, DSA menjadi sebuah tabel yang isinya nama wajib pajak, NPWP, masa/tahun pajak yang menjadi sasaran analisis data perpajakan, seksi, analisis pajak, nilai data, dan nilai estimasi potensi.

Sedangkan di tingkat Kanwil DJP, DSA disusun sesuai dengan strategi pengamanan penerimaan Kanwil DJP dan strategi pengawasan Kanwil DJP. Pada penyusunan DSA Kanwil DJP dalam tahun berjalan tahap penyelesaiannya maksimal 31 Januari tahun berjalan.

DSA kantor pusat dan kanwil sebagai suatu variabel yang Kantor Pelayanan pajak (KPP) saat penyusunan daftar prioritas pengawasan (DPP). DPP menjadi daftar wajib pajak yang akan dilakukan penelitian kepatuhan material oleh KPP di tahun berjalan.

DSA Kanwil DJP pada pelaksanaannya dibahas bersama pada Komite Kepatuhan Kanwil DJP. Lalu, DSA Kanwil DJP dibuat mengikuti contoh formulir pada Lampiran huruf M SE-05/PJ/2022. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines