TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Penilaian untuk Tujuan Perpajakan

·

Penilaian untuk Tujuan Perpajakan

PajakOnline.com—Rasio pajak di Indonesia masih rendah, salah satu faktor atau penyebabnya ialah tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah dalam membayar pajak. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang masih menganggap bahwa membayar pajak bukanlah suatu kewajiban.

Untuk mengejar atau mencapai target penerimaan pajak maka DJP terus melakukan berbagai cara agar potensi pajak dapat lebih maksimal. Salah satunya dengan cara penilaian untuk tujuan perpajakan yang dilakukan kantor pelayanan pajak, kantor wilayah, dan kantor pusat DJP.

Berdasarkan Pasal 1 huruf a SE-50/PJ/2020, penilaian untuk tujuan perpajakan merupakan serangkaian kegiatan untuk menentukan nilai tertentu atas objek penilaian yang dilaksanakan pada saat tertentu dan secara objektif serta profesional. Penilaian ini ditetapkan sesuai standar penilaian dengan ketentuan peraturan perpajakan termasuk analisis kewajaran usaha.

Penilaian untuk tujuan perpajakan tersebut dilakukan oleh pejabat fungsional penilai pajak dan pejabat fungsional asisten penilai dimana tim penilai terdiri dari 1 orang penilai pajak sebagai ketua tim merangkap anggota sekurang-kurngnya 1 orang anggota tim dan dapat juga dilakukan oleh 1 orang penilai jika ditujukan untuk menguji kewajaran nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

Penilaian untuk tujuan perpajakan dapat dilakukan dalam 3 hal, sebagai berikut;

1. Penilaian terhadap transaksi berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan.
2. Penilaian data lain yang menandakan ketidakwajaran nilai yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
3. Penilaian bila terdapat objek PBB sektor pertambangan, perkebunan, perhutanan, dan sektor lainnya yang memerlukan penilaian lapangan. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines