TRENDING
Viral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan Permohonan
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Deddy Corbuzier Ditagih Pajak Rp3,4 Miliar

·

Deddy Corbuzier Ditagih Pajak Rp3,4 Miliar

PajakOnline.com—Sebagai YouTuber terkenal Deddy Corbuzier dinilai memiliki penghasilan cukup besar. Deddy menunjukkan kartu pajaknya. Dan mengaku membayar pajak sebesar Rp3,4 miliar.

"Kalau ngomong-ngomong pajak, gak rela bayar pajak," kata Deddy dalam cuplikan awal video Podcast yang diunggah pada Kamis (24/9/2020). Dalam podcast ini Deddy Corbuzier mewawancarai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo.

Dengan lugas Suryo menjawab rentetan pertanyaan Deddy, obrolan berlangsung menarik mulai dari pajak sebagai kewajiban dan kontribusi warga negara, insentif perpajakan di tengah pandemi Covid-19, pemeriksaan wajib pajak, hingga pemajakan untuk content platform digital.

Menurut Suryo, pajak tidak bisa dihindari karena memiliki dasar dan diatur oleh undang-undang. Masyarakat wajib berkontribusi untuk negara dengan cara membayar pajak. Uang pajak untuk pemerataan pembangunan dan lain-lain.

Di masa pandemi dan resesi ini Pemerintah berupaya luar biasa untuk pemulihan ekonomi nasional. Segala jurus sudah dikeluarkan, termasuk kebijakan memberikan insentif pajak kepada wajib pajak di tengah pandemi Covid-19.

Dirjen Pajak Suryo Utomo/PajakOnline.com

Pemerintah telah memberikan insentif pajak, di antaranya pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk karyawan yang ditanggung Pemerintah atau DTP sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86 Tahun 2020.

Baca Juga: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020

Suryo mengharapkan insentif pajak dapat menggerakkan perekonomian, ekonomi agar bergerak cepat pulihnya. "Wajib pajak yang belum mendapatkan insentif pajak, segera manfaatkan. Agar uang dapat dibelanjakan," kata Suryo.

Jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya agar pajak tidak menakutkan. "Kita usahakan pajak tidak menakutkan," kata Suryo.

Masyarakat tidak perlu takut dengan pajak, karena memang tidak bisa dihindari. "Saya mendoakan Mas Deddy punya penghasilan lebih banyak. Agar pajaknya makin besar," kata Suryo yang meminta Deddy Corbuzier mengajak teman-teman artis untuk membayar pajak.

Suryo mendoakan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan atau perusahaan semakin besar bayar pajaknya. Karena semakin tumbuh besar penghasilan dan usahanya.

Melihat postingan tersebut, para netizen pun bersuara. Banyak netizen yang menyikapi sinis rencana pemerintah untuk memberlakukan pajak bagi para konten kreator. Sebagian netizen kemudian menyinggung soal kinerja pemerintah.

“Kewajiban om wkwk, tapi negara udah jalanin kewajibannya blm ya??” tulis @motixxxx.

“Indonesia tanah airku tanahnya sewa airnya bayar,” imbuh @willixxxx.

“Rakyatnya dipajakin TERUS, negara nya ngutang TERUS, pejabatnya korupsi TERUS, rakyatnya susah TERUS, gtu aja TERUS.. ga abis2,” tulis @agungxxxx.

“Pajak tuh larinya kemana si, ttep aja yang susah tidak di subsidikan, geleng kepala,” tulis @indrxxxx.

Berita lainnya di Headlines