TRENDING
Penerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganPenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Diskon Pajak Mobil Baru, DJP Ajak Masyarakat Manfaatkan Insentif

Redaksi PajakOnline · 28 Apr 2021, 02.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengajak masyarakat segera memanfaatkan insentif perpajakan, di antaranya di sektor otomotif yakni pemberlakuan diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada mobil baru yang pajaknya ditanggung pemerintah (DTP), mengingat masa berlaku fasilitas tersebut terbatas.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengungkapkan, dengan diskon pajak tersebut maka harga mobil menjadi lebih murah. Namun, masa berlaku diskon pajak ini terbatas.

Baca Juga: Diskon Pajak Properti Terbukti Bikin Lonjakan Penjualan

"Direktorat Jenderal Pajak mengajak kepada seluruh masyarakat untuk dapat memanfaatkan insentif tersebut. Cara ini kami yakini salah satu upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional," kata Neil dalam acara dialog Kemenkeu Corpu Talk hari ini, Kamis (22/4/2021).

Menurut Neil, diskon PPnBM DTP ini akan mendorong penjualan mobil yang sempat mengalami kelesuan akibat tekanan berat pandemi. Jika penjualan mobil meningkat, sektor usaha industri otomotif juga akan segera pulih.

Kebijakan insentif pajak ini merupakan bentuk komitmen pemerintah mendukung sektor industri. Mengutip data Kementerian Perindustrian, Neil menyebutkan industri otomotif memberikan sumbangsih penerimaan 4,24% terhadap PDB nonmigas sepanjang 2020.

Baca Juga: Diskon Pajak Mobil Picu Lonjakan Mudik Lebaran

Selain itu, pemulihan industri otomotif diyakini akan mendorong ekspor mobil yang lebih besar. Ekspor kendaraan bermotor roda dua atau roda empat atau lebih, termasuk komponennya ini mencapai Rp65,99 triliun pada 2020.

Pemberlakuan diskon PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor seperti mobil ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.010/2021. Melalui aturan tersebut, pemerintah memberikan insentif pada 4 jenis mobil.

Pertama, mobil sedan atau station wagon dengan kapasitas isi silinder hingga 1.500 cc.
Kedua, kendaraan untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 gardan penggerak (4x2) dan berkapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc.

Baca Juga: Gaikindo: Diskon Pajak Mobil Baru Dapat Tingkatkan Ekspor

Insentif pada 2 jenis kendaraan tersebut berlaku dalam 3 tahap, yakni diskon 100% dari PPnBM terutang untuk masa pajak April hingga Mei 2021, diskon 50% pada Juni hingga Agustus 2021, dan diskon 25% untuk September hingga Desember 2021.

Ketiga, mobil untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 gardan penggerak (4x2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc.

Insentifnya terdiri atas dua tahap, yakni diskon PPnBM 50% untuk masa pajak April hingga Agustus 2021 dan diskon 25% pada September hingga Desember 2021.

Keempat, mobil untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 gardan penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc. Insentif diberikan dalam 2 tahap, yakni diskon 25% pada April hingga Agustus 2021 dan diskon 12,5% pada September hingga Desember 2021.