TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Dividen Kena Pajak Seperti Ini

·

Dividen Kena Pajak Seperti Ini

PajakOnline.com—Pajak dividen adalah pemotongan atau pemungutan pajak atas laba yang diterima oleh pemegang saham, pemegang polis asuransi atau anggota koperasi yang mendapatkan bagian hasil usaha. Terkait tarif pajak dividen sendiri akan berbeda tergantung dari pasalnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), Pasal 4 ayat 1 (g) tentang objek pajak adalah penghasilan yang salah satunya adalah dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua dividen merupakan objek pajak. Dalam kondisi tertentu, sebagian laba yang diperoleh tidak termasuk ke objek pajak sehingga tidak ada potongan pajak penghasilan. Maka dari itu, dividen dibagi menjadi 2 jenis yakni:

1. Dividen Bukan Objek Pajak

Dikatakan dalam Pasal 4 ayat 3 huruf F bahwa yang diterima oleh Wajib Pajak meliputi PT, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang berdiri dan berkedudukan di Indonesia tidak menjadi objek pajak selama memenuhi syarat berikut:
– Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
– PT, BUMN/BUMD yang menerima dividen memiliki saham paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetorkan.
– Melanjutkan pasal tersebut pada huruf F, dividen dari modal yang merupakan dana pensiun tidak termasuk dalam objek pajak.

2. Dividen Objek Pajak

Dividen dengan kondisi atau syarat yang tidak disebutkan dalam pasal maupun ayat tersebut menjadi objek pajak. Namun, penghasilan dividen yang terkena pemotongan PPh ini terbagi menjadi 2 yaitu:
– Penghasilan dividen menjadi objek pajak tapi tidak terkena pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan.
– Penghasilan dividen menjadi objek pajak dan terkena pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan.

Terkait tarif pajaknya, terdapat 3 pasal yang mengatur pemotongan dan kondisi dividen yang menjadi objek pajak serta terkena pajak penghasilan yaitu:

1. PPh Pasal 4 ayat 2

Dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikenai PPh sebesar 10% dan bersifat final.

2. PPh Pasal 23

Dividen yang diterima Wajib Pajak dalam negeri dan BUT dikenai PPh sebesar 15% dari jumlah bruto.

3. PPh Pasal 26

Dividen yang diterima Wajib Pajak luar negeri dan selain BUT dikenai PPh sebesar 20% dari jumlah bruto.

Dengan demikian, setiap Wajib Pajak yang memperoleh dividen baik dari laba saham, laba polis asuransi, ataupun laba hasil usaha koperasi Wajib membayar pajak.

Berita lainnya di Headlines