TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DJP Sebaiknya Support Wajib Pajak yang Berjuang Pulihkan Usaha

· ·

DJP Sebaiknya Support Wajib Pajak yang Berjuang Pulihkan Usaha

PajakOnline.com—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan pengawasan kepada para wajib pajak penerima insentif pajak. Pengawasan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan manfaat fasilitas tersebut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, pengawasan dimulai dari surat pengajuan sampai pelaporan pemanfaatan insentif pajak.

Dalam tahap awal, jika ditemukan penyimpangan, DJP akan menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Jika SP2DK tidak diindahkan, DJP bisa melakukan penelitian hingga pemeriksaan kepada wajib pajak.

“Wajib pajak akan diminta menghitung kembali pajak tanpa fasilitas, menyetor apabila ada pajak yang harus dibayar. Itu dilakukan melalui SP2DK. Apabila tidak dijalankan maka dapat dilakukan penetapan pajak melalui penelitian atau pemeriksaan,” kata Hestu.

Yoga mengatakan petugas account representative (AR) DJP sudah mengetahui profil atau latar belakang wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak. Fungsi AR ada mulai dari pembinaan hingga pengawasan wajib pajak.

Sementara itu, pengamat perpajakan dari PajakOnline Consulting Group Abdul Koni mengatakan, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebaiknya memberikan support kepada dunia usaha agar dapat bertahan di tengah kondisi pandemi yang sangat sulit ini dengan cara tanpa memberikan tekanan-tekanan yang dapat mengganggu konsentrasi wajib pajak dalam memperjuangkan usahanya. "Sehingga pada akhirnya juga berujung pada peningkatan penerimaan pajak," kata Koni, Managing Directors PajakOnline Consulting Group.

https://youtu.be/GbWJuHtfvkM

Koni mengatakan, penyalahgunaan insentif pajak bisa saja terjadi karena sistem administrasi di DJP terdapat celah yang memungkinkan wajib pajak melakukan penyalahgunaan.

"Kondisi wajib pajak yang saat ini terdampak pandemi Covid-19 namun tidak tersentuh insentif pajak yang diberikan pemerintah bisa jadi akan melakukan upaya penyalahgunaan tersebut. Meskipun demikian, insentif berupa pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dan Restitusi PPN dipercepat sebenarnya DJP tidak perlu khawatir akan kehilangan potensi pajaknya, karena sifat dari insentif tersebut hanya menunda kewajiban saja," kata Koni.

https://youtu.be/cqEmjLDyU-8

Koni menambahkan, pada akhir tahun pajak, wajib pajak harus membayar pajak terutang yang seharusnya dibayar. DJP juga dapat melakukan pemeriksaan kembali atas permohonan Pengembalian pendahuluan PPN (restitusi PPN dipercepat).

Berita lainnya di Headlines